Washington, NusantaraTop.co – Para anggota DPR Amerika Serikat kembali ke Washington pada Selasa (12/11) setelah menjalani masa reses selama 53 hari, di tengah kekacauan transportasi udara nasional yang ikut terdampak penutupan sebagian operasional pemerintah federal atau government shutdown yang kini memasuki hari ke-42.
Menurut laporan Reuters, hingga Selasa hampir 1.200 penerbangan dibatalkan akibat dampak shutdown. Beberapa anggota DPR dari Partai Republik, termasuk Rick Crawford (Arkansas) dan Trent Kelly (Mississippi), memilih berbagi kendaraan menuju Capitol. Sementara itu, anggota DPR Derrick Van Orden (Wisconsin) menempuh perjalanan 16 jam dengan sepeda motor.
“Udara cukup dingin, tapi saya harus menjalankan tugas,” ujarnya dalam sebuah video yang diposting di media sosial.
House Akan Voting Akhiri Shutdown Terpanjang
DPR yang dikuasai Partai Republik dijadwalkan menggelar voting pada Rabu sore untuk memutuskan apakah mereka akan menyetujui kompromi anggaran yang dapat mengakhiri shutdown terpanjang dalam sejarah AS tersebut.
Rancangan kesepakatan ini telah disetujui Senat pada Senin malam, dan Ketua DPR Mike Johnson menyatakan dirinya yakin RUU tersebut akan lolos pemungutan suara.
Presiden Donald Trump diperkirakan akan menandatangani kesepakatan itu.
“Kita membuka kembali negara kita. Seharusnya tidak pernah ditutup,” ujar Trump dalam sebuah acara peringatan Hari Veteran di Arlington, Virginia.
Kesepakatan tersebut akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 30 Januari, yang berarti potensi shutdown berikutnya dapat kembali terjadi awal 2026. Pemerintah federal pun tetap berada pada jalur utang yang kini mencapai US$38 triliun.
Dalam beberapa hari setelah kesepakatan diteken, pemerintah AS diperkirakan dapat kembali beroperasi penuh, membawa kelegaan bagi pegawai federal yang tidak menerima gaji, serta jutaan keluarga berpenghasilan rendah yang bergantung pada subsidi pangan. Namun, pemulihan sistem transportasi udara diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama.
Demokrat Terbelah Soal Subsidi Kesehatan
Kesepakatan anggaran tersebut menimbulkan perpecahan internal Partai Demokrat. Mereka sebelumnya berupaya mendorong perpanjangan subsidi perawatan kesehatan bagi 24 juta warga, yang akan berakhir pada akhir tahun.
Partai Republik di Senat berjanji menggelar voting terpisah pada Desember, namun belum ada jaminan usul tersebut akan lolos. Ketua DPR Mike Johnson pun belum memastikan apakah pihaknya akan membawa isu tersebut ke lantai DPR.
Johnson sebelumnya mempertahankan DPR berada di luar masa sidang sejak 19 September, setelah pengesahan RUU pendanaan jangka pendek, sebagai bentuk tekanan terhadap Senat untuk menyetujui langkah-langkah pembukaan kembali pemerintahan.
Presiden Trump, dalam langkah sepihak beberapa bulan terakhir, telah membatalkan miliaran dolar belanja federal, termasuk pemangkasan dana bagi negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat. Ia juga berupaya memecat ribuan pegawai federal yang disebutnya bekerja di “agen-agen Demokrat”.
Kemarahan Basis Liberal Demokrat
Basis pemilih liberal Partai Demokrat bereaksi keras terhadap kesepakatan tersebut, menilai pimpinan Senat Demokrat telah mengalah padahal mereka merasa sedang berada dalam posisi yang kuat untuk menuntut lebih.
Sebuah survei Reuters/Ipsos pada akhir Oktober menunjukkan 50% warga AS menyalahkan Partai Republik atas shutdown ini, sementara 43% menyalahkan Demokrat.
Kesepakatan yang dibawa ke DPR tidak memasukkan pembatasan tambahan terhadap langkah Presiden Trump untuk memangkas pengeluaran, meski terdapat satu pasal yang melarang pemecatan pegawai federal hingga 30 Januari.
Di sisi lain, kesepakatan tersebut memastikan program bantuan pangan SNAP yang sempat terganggu akibat shutdown dapat tetap berjalan hingga 30 September 2026, atau hingga berakhirnya tahun anggaran federal.(red/reuters)
