Medan. NusantaraTop.co – Dharma Pongrekun menyoroti mekanisme dan sirkulasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta keterkaitannya dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Hal tersebut disampaikan dalam tayangan kanal YouTube “Restu Semesta”, Sabtu (28/3/2026).
Dharma yang merupakan purnawirawan Polri bintang tiga (Komjen Pol), mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pernah maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2024 dari jalur independen, mengawali pernyataannya dengan menyinggung kondisi yang ia sebut sebagai krisis hati nurani.
“Kita memang krisis hati nurani. Karena semua peristiwa yang terjadi terhubung dengan urusan ekonomi, bahkan bencana, krisis hingga terorisme,” ujarnya.
Menurutnya, sistem yang berjalan saat ini cenderung berorientasi pada aspek ekonomi dan anggaran. Ia menilai berbagai program yang ditawarkan, terutama dalam konteks politik dan kebijakan publik, selalu berkaitan erat dengan pengeluaran anggaran.
“Setiap kampanye yang dijual adalah program, dan program itu selalu terkait dengan anggaran. Bagaimana caranya agar anggaran itu bisa keluar,” katanya.
Dalam penjelasannya, Dharma secara khusus menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mempertanyakan urgensi dan pola pelaksanaannya, termasuk keterlibatan pihak swasta dalam skema pembiayaan.
Dharma memaparkan dugaan alur sirkulasi pendanaan program tersebut, di mana pihak swasta terlebih dahulu membiayai kebutuhan makanan, kemudian dilakukan proses penagihan secara berjenjang melalui sejumlah pihak hingga ke BGN.
“Pemodal membiayai terlebih dahulu, lalu ada proses penagihan dari pelaksana ke yayasan, dan dari yayasan ke BGN,” jelasnya.
Ia menilai skema tersebut berpotensi menimbulkan celah jika tidak diawasi dengan ketat, termasuk kemungkinan terjadinya praktik pencucian uang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih berupa kekhawatiran yang perlu diuji lebih lanjut.
“Semoga ini tidak terjadi. Tapi ini perlu diawasi. Kalau ada kesempatan dilakukan penyelidikan independen, saya yakin bisa dibuka,” ungkapnya.
Selain itu, Dharma juga menyoroti aspek distribusi dalam program tersebut yang menurutnya perlu diperhatikan secara rasional, termasuk terkait kecukupan porsi dan durasi konsumsi.
Pernyataan ini memunculkan perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG, serta pentingnya pengawasan terhadap alur pendanaan yang melibatkan berbagai pihak. (red/tim)
