Medan, NusantaraTop.co – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0201/Medan, Jalan Pengadilan, Rabu (17/6/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Gulingkan Rezim Prabowo-Gibran, Kembalikan Supremasi Sipil” sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Aksi dimulai sekitar pukul 17.00 WIB. Sebelum menuju Makodim 0201/Medan, para mahasiswa terlebih dahulu berorasi di depan gedung DPRD Kota Medan. Setelah itu, massa berjalan kaki menuju markas TNI untuk melanjutkan penyampaian aspirasi.
Ketua DPC GMNI Kota Medan, Damses Sianturi, mengatakan spanduk yang dibentangkan mahasiswa merupakan simbol kekecewaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional saat ini.
“Ini bentuk keresahan. Kami melihat ketidakmampuan rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam memimpin bangsa. Tidak ada satu pun kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Damses di lokasi aksi.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa antara lain menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, hingga kebijakan luar negeri yang dinilai merugikan kepentingan nasional.
Selain itu, GMNI juga menyoroti keterlibatan TNI dalam sejumlah program pemerintah yang dianggap memasuki ranah sipil. Tiga program yang menjadi perhatian mereka yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Biarlah militer kembali ke barak. Biarlah militer kembali ke fungsinya. Agar militer tidak lagi masuk ke ranah pemerintahan,” tegas Damses.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan batalyon baru di berbagai kabupaten dan kota serta penambahan jumlah pasukan TNI.
Menurut mereka, kebijakan tersebut belum memiliki urgensi strategis dan berpotensi membebani keuangan negara.
“Kondisi fiskal negara harus menjadi pertimbangan. Untuk saat ini tidak ada urgensi strategisnya,” katanya.
Menanggapi aksi tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 0201/Medan Letkol Delli Yudha menyatakan pihaknya menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Namun, ia menegaskan kawasan markas militer tidak diperbolehkan dijadikan lokasi orasi karena dapat mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat.
“Makanya tadi kami coba ajak berdiskusi masuk ke dalam. Kalau tetap orasi di depan, itu melanggar undang-undang dan mengganggu hak masyarakat yang melintas,” ujar Delli.
Ia mengungkapkan pihak Kodim telah menerima dokumen berisi 11+3 tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kodim berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) agar seluruh poin tuntutan dapat dibahas secara komprehensif.
“Tentunya butuh waktu lama. Nanti akan saya jadwalkan FGD. Saya ingin kita sama-sama pegang data supaya diskusinya lebih bagus,” pungkasnya.
Laporan : Dara Mustika
Editor : Pahotan M Hutagalung
