Samosir, NusantaraTop.co – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir untuk meninjau langsung lokasi calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Simanindo, Rabu (25/3/2026).
Kunjungan tersebut membawa kabar baik bagi masyarakat Samosir. Sebanyak 556 unit rumah akan mendapatkan program bedah rumah BSPS pada tahun anggaran 2026.
“Untuk Samosir, bedah rumah 556 unit untuk tahun 2026. Ini kenaikan besar. Tahun ini anggaran ditingkatkan oleh Presiden, jadi harus dicek benar masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Maruarar.
Selain program BSPS, Pemerintah Kabupaten Samosir juga memperoleh penanganan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare melalui kolaborasi dengan Kementerian PKP. Program tersebut tersebar di Desa Tomok seluas 29,86 hektare yang mencakup 12 perkampungan serta Desa Tomok Parsaoran seluas 11,94 hektare yang mencakup 13 perkampungan.
Dari total 556 unit BSPS, sebanyak 56 unit di antaranya dialokasikan khusus untuk renovasi rumah adat Batak, sesuai usulan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Saat meninjau kawasan Lumban Sinaga, Maruarar juga berdialog dengan warga, Rani Situmeang. Setelah melihat kondisi rumah adat milik keluarga tersebut, ia mengisyaratkan agar rumah tersebut segera direnovasi.
“Negara hadir untuk memberi rumah yang layak huni bagi masyarakat. Apalagi Samosir ini daerah pariwisata, rumah adat harus dijaga. Bisa juga dengan gentengnisasi untuk atap agar tidak terlalu panas,” tambahnya.
Berdasarkan data, jumlah rumah tidak layak huni di Samosir mencapai 3.080 unit. Maruarar optimistis penanganan dapat diselesaikan dalam tiga tahun ke depan.
“Saya kira dalam tiga tahun bisa tuntas. Ngurus rakyat itu sepenuh hati, bukan hanya bangunan, tapi juga harus memikirkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Anggaran Rp22,6 Miliar untuk Samosir
Pemerintah melalui Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,6 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung peningkatan kualitas hunian serta penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
Rinciannya, Rp11,5 miliar dialokasikan untuk penataan kawasan kumuh di 25 titik lokasi, sementara Rp11,1 miliar lainnya untuk program BSPS sebanyak 556 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi lebih layak, sehat, dan aman, sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata.
“Dukungan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mendorong kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, program ini juga diharapkan mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan permukiman yang berkelanjutan.
Program penataan kawasan kumuh meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, septic tank, tembok penahan tanah, paving blok, penyediaan tong sampah, hingga pemasangan lampu jalan. Pekerjaan fisik direncanakan mulai pada Mei 2026.
Maruarar menegaskan agar seluruh program berjalan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kawasan yang ditata harus betul-betul yang kumuh. Dicek benar, jangan sampai tidak tepat sasaran. Masyarakat juga harus menjaga kebersihan,” tegasnya.
Program ini juga diperkirakan mampu menyerap sekitar 200 tenaga kerja, sehingga turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat lokal.
Sementara itu, Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya. Ia menilai kehadiran Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman.
“Kehadiran Bapak Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir. Ini sangat kami butuhkan,” ujar Vandiko.
Dalam unggahan di akun media sosialnya, Vandiko juga menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian besar pemerintah pusat terhadap Kabupaten Samosir.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung penuh pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Selain meninjau program perumahan, Menteri PKP juga melihat langsung kegiatan pembersihan eceng gondok di Danau Toba yang dilakukan oleh komunitas Sabam Sirait Peduli. Kegiatan tersebut telah berjalan selama satu tahun lima bulan dengan dukungan pembiayaan dari keluarga Maruarar, termasuk pemberian upah Rp150 ribu per hari bagi masyarakat yang terlibat.
Kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk kolaborasi nyata dalam menjaga kelestarian Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan. (red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
