PM Nepal Tumbang di Tengah Amarah Rakyat: Gedung Pemerintah dan Rumah Elite Jadi Sasaran
Sebarkan artikel ini
Para pengunjuk rasa merayakan di Singha Durbar, kompleks kantor berbagai kementerian dan kantor pemerintahan Nepal, setelah gedung tersebut dibakar dalam aksi protes terhadap larangan media sosial dan korupsi di Kathmandu, Nepal, Selasa, 9 September 2025. (Foto: AP)
Kathmandu, NusantaraTop.co – Nepal dilanda gelombang protes besar-besaran yang semakin memanas meski pemerintah telah mencabut larangan penggunaan media sosial pada Selasa (9/9/2025). Perdana Menteri Khadga Prasad (KP) Oli mengumumkan pengunduran dirinya di tengah tekanan publik yang semakin kuat, namun langkah tersebut tidak meredakan kemarahan demonstran yang terus membanjiri jalanan ibu kota.
Puluhan ribu pengunjuk rasa tetap bertahan di jalan-jalan Kathmandu, memblokade jalan raya dan menyerbu kantor pemerintahan. Sejumlah gedung pemerintah, termasuk kantor perdana menteri dan kediaman para pejabat tinggi, dibakar. Asap tebal terlihat mengepul dari kompleks perkantoran pemerintah.
Pemerintah terpaksa mengevakuasi sejumlah menteri menggunakan helikopter militer. Namun, situasi di lapangan tetap kacau setelah aksi protes yang dipimpin generasi muda atau “Protes Gen Z” itu berubah menjadi kerusuhan besar.
19 Tewas, Ratusan Luka-Luka
Kerusuhan ini meletus sehari sebelumnya, Senin (8/9/2025), setelah polisi melepaskan tembakan ke arah massa yang mengepung Gedung Parlemen. Sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka.
Awalnya, protes dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir platform media sosial populer seperti Facebook, X, dan YouTube. Namun kemarahan publik melebar menjadi tuntutan pembaruan politik dan kecaman terhadap korupsi elite Nepal.
Para pengunjuk rasa membakar ban dengan melanggar perintah jam malam di Kathmandu Nepal Selasa 9 September 2025 Foto AP
“Kami di sini untuk menuntut keadilan atas pembunuhan teman-teman kami. Rezim saat ini harus diusir,” kata Narayan Acharya, salah satu demonstran di depan gedung parlemen.
PM Oli Jadi Perdana Menteri Sementara
Dalam pidatonya sebelum mundur, PM Oli mengatakan akan membentuk tim investigasi terkait penembakan terhadap pengunjuk rasa dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban.
Presiden Ram Chandra Poudel menerima pengunduran diri Oli dan menunjuknya sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk. Namun, belum jelas sejauh mana Oli memiliki kewenangan di tengah krisis politik yang kian memburuk.
Seorang pengunjuk rasa yang terluka dibawa ke rumah sakit oleh teman temannya saat aksi protes di depan gedung parlemen di Kathmandu Nepal Senin 8 September 2025 Foto AP
Politisi Diserang, Rumah Dibakar
Video-video yang beredar di media sosial menunjukkan massa memukuli Sher Bahadur Deuba, mantan perdana menteri sekaligus ketua Partai Kongres Nepal, bersama istrinya, Menteri Luar Negeri Arzu Rana Deuba. Keduanya tampak berdarah dan harus diselamatkan oleh pendukungnya.
Selain itu, rumah pribadi PM Oli, kediaman Presiden Poudel, Menteri Dalam Negeri, serta para pemimpin oposisi ikut dibakar. Bahkan istana presiden dan kantor perdana menteri tak luput dari serangan massa.
Akar Kemarahan: Pengangguran dan ‘Nepo Kids’
Protes ini dipicu oleh kemarahan anak muda terhadap ketimpangan sosial dan politik. Banyak yang geram melihat anak-anak pejabat atau “nepo kids” hidup mewah, sementara mayoritas pemuda Nepal kesulitan mencari pekerjaan.
Data Bank Dunia menunjukkan tingkat pengangguran kaum muda Nepal mencapai 20% pada 2024, dengan lebih dari 2.000 anak muda meninggalkan negara itu setiap hari untuk bekerja di Timur Tengah dan Asia Tenggara.
“Negeri ini sudah terlalu bobrok karena korupsi. Tidak ada alasan bagi generasi muda untuk bertahan di sini,” ujar Bishnu Thapa Chetri, seorang mahasiswa yang ikut berunjuk rasa.
Para pengunjuk rasa merayakan di Singha Durbar kompleks kantor berbagai kementerian dan kantor pemerintahan Nepal setelah membakarnya dalam aksi protes terhadap larangan media sosial dan korupsi di Kathmandu Nepal Selasa 9 September 2025 Foto AP
Peringatan Militer dan Seruan PBB
Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Ashok Raj Sigdel, menyerukan pengunjuk rasa menghentikan aksi untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak. Namun, militer sejauh ini belum diturunkan ke jalan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mendesak semua pihak menahan diri dan menyerukan investigasi menyeluruh atas penembakan terhadap pengunjuk rasa.
“Protes harus berlangsung damai dengan menghormati nyawa dan properti,” kata juru bicara PBB, Stéphane Dujarric.
Satu Unit ambulans melintas di depan pengunjuk rasa yang membakar ban untuk memblokir jalan selama aksi protes terhadap larangan media sosial dan korupsi di Kathmandu Nepal Selasa 9 September 2025 Foto AP
Kontroversi UU Medsos
Kerusuhan ini pecah di tengah upaya pemerintah Nepal memperketat regulasi media sosial. RUU baru yang diusulkan mewajibkan platform global untuk mendaftarkan diri dan menunjuk perwakilan resmi di Nepal, yang oleh aktivis dianggap sebagai langkah sensor untuk membungkam oposisi.
Hingga kini, perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google dan Meta belum memberikan tanggapan. Sementara itu, TikTok dan beberapa aplikasi lainnya telah mendaftar dan tetap beroperasi.
Nepal sendiri sempat memblokir TikTok pada 2023 dengan alasan “mengganggu harmoni sosial” sebelum mencabutnya tahun lalu setelah adanya komitmen dari perusahaan untuk mematuhi hukum lokal.(red)
