Sudan, nusantaratop.co – Militer Sudan dalam sebuah pernyataan merebut kendali penuh Istana Kepresidenan di pusat kota Khartoum pada hari Jumat. Dimana Konflik kelompok bersenjata di Sudan yang telah berlangsung selama dua tahun itu mengancam ingin membagi memecah belah negara tersebut.
“Militer Sudan telah lama berada di posisi yang lemah, tetapi baru-baru ini memperoleh keuntungan dan telah merebut kembali wilayah di pusat negara tersebut dari Pasukan Dukungan Cepat yang merupakan kelompok paramiliter,” seperti dilansir dari Reuters Jumat (21/3/2025).
Sementara itu, RSF telah mengonsolidasikan kendali di wilayah barat, memperkuat garis pertempuran, dan menggerakkan negara menuju pemisahan secara de facto. RSF berupaya mendirikan pemerintahan paralel di wilayah yang dikuasainya, meskipun hal itu diperkirakan tidak akan mendapat pengakuan internasional yang luas.
Tentara mengatakan bahwa mereka juga telah menguasai sejumlah kementerian dan gedung penting lainnya di pusat kota Khartoum. Sumber militer mengatakan bahwa para pejuang RSF telah mundur sekitar 400 meter jauhnya.
RSF dengan cepat merebut istana di Khartoum, bersama dengan seluruh kota, setelah perang meletus pada April 2023 atas integrasi paramiliter ke dalam angkatan bersenjata.
Militer membagikan video tentara yang bersorak di istana, jendela kacanya pecah dan dindingnya berlubang karena peluru.
RSF tidak segera mengomentari perebutan kembali istana dan kemajuan militer di Khartoum.
Pada Kamis malam, kelompok itu mengatakan telah merebut pangkalan utama dari militer di Darfur Utara, sebuah wilayah di bagian barat negara itu.
Banyak warga Sudan menyambut kabar bai bahwa militer Sudan telah kembali menguasai istana Kepresidenan.
“Pembebasan istana adalah berita terbaik yang pernah saya dengar sejak dimulainya perang, karena itu berarti dimulainya kontrol militer terhadap seluruh Khartoum,” kata Mohamed Ibrahim (55) warga Khartoum.
“Kami ingin aman lagi dan hidup tanpa rasa takut atau kelaparan,” katanya menimpali.
Konflik tersebut telah menyebabkan apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, yang menyebabkan kelaparan di beberapa lokasi dan penyakit di seluruh negara berpenduduk 50 juta orang tersebut.
Kedua belah pihak telah dituduh melakukan kejahatan perang, sementara RSF juga telah didakwa melakukan genosida. Kedua belah pihak membantah tuduhan tersebut. (red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
