Ekonomi & BisnisMancanegaraNewsPolitikRagam

Elon Musk Pecat 1.500 Karyawan DOGE, Hakim Tuding Belum Ada Putusan Pengadilan

×

Elon Musk Pecat 1.500 Karyawan DOGE, Hakim Tuding Belum Ada Putusan Pengadilan

Sebarkan artikel ini
Presiden Donald Trump mendengarkan saat Elon Musk berpidato di Ruang Oval Gedung Putih, Selasa, 11 Februari 2025, di Washington. (Foto/Alex Brandon)AP

Washington, Nusantaratop.co – Seorang Hakim Distrik Amerika Serikat Amy Berman Jackson menyesalkan atas pemecatan ribuan tenaga kerja Departemen Efisiensi Pemerintah DOGE milik miliarder Elon Musk. Lembaga DOGE memecat antara 1.400 dan 1.500 pekerja, sehingga menghilangkan sebanyak 90% dari tenaga kerjanya

Dia menilai pemecatan massal yang dilakukan pada Kamis sore kemarin(18/4) telah melanggar persyaratan dari peraturan pengadilan.

“Saya sangat prihatin mengingat cakupan dan kecepatan tindakan lembaga tersebut. Apakah lembaga tersebut sekarang mematuhi putusan pendahuluan,” kata Hakim Distrik AS Amy Berman Jackson dalam siding, Jumat (18/4/2025) sejak pemecatan tenaga kerja pada Kamis (17/4).

Jackson menyampaikan agar pemecatan massal itu ditangguhkan sambil menunggu keputusan dari pengadilan.

Ia mengatakan karyawan CFPB tidak akan kehilangan akses ke sistem komputer pada Jumat malam, seperti yang telah diberitahukan oleh pimpinan lembaga kepada mereka dalam pemberitahuan pemecatan pada hari Kamis.

Pernyataan saksi yang diajukan pada Jumat pagi juga menuduh pejabat senior dan seorang pejabat administrasi yang terkait dengan Departemen Efisiensi Pemerintah milik miliarder Elon Musk mengabaikan perintah pengadilan.

Saksi lainnya menuding para pekerja staff di perusahaan DOGE juga dituntut bekerja selama 36 jam tanpa istirahat dan mencaci-maki staf secara verbal.

Pada minggu lalu, pengadilan melakukan banding agar pemecatan itu CFPB itu hanya dapat dilakukan setelah dilakukan “penilaian khusus”.

Sementara itu Kuasa Hukum Elon Musk yang juga  Kepala bagian hukum CFPB Mark Paoletta, mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa lembaga tersebut telah mengikuti perintah pengadilan dan telah melakukan penilaian terperinci atas kebutuhan staf.

“Evaluasi ini menemukan bahwa sumber daya lembaga tersebut secara signifikan melampaui kebutuhan dan kewenangan hukumnya”, katanya.(red)

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights