WASHINGTON, NusantaraTop.co – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menarik diri dari puluhan organisasi internasional, termasuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani kependudukan serta perjanjian PBB yang menjadi dasar negosiasi iklim global.
Keputusan tersebut tertuang dalam perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Trump pada Rabu waktu setempat. Berdasarkan pernyataan resmi Gedung Putih, Amerika Serikat akan menangguhkan dukungan dan partisipasi terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional, setelah dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap keterlibatan dan pendanaan AS di lembaga-lembaga global, termasuk yang berafiliasi dengan PBB.
Sebagian besar organisasi yang ditinggalkan merupakan badan, komisi, dan panel penasihat PBB yang bergerak di bidang iklim, ketenagakerjaan, migrasi, serta isu-isu lain yang oleh pemerintahan Trump dinilai berkaitan dengan agenda keberagaman dan kebijakan “woke”. Selain itu, AS juga menarik diri dari sejumlah organisasi non-PBB, seperti Partnership for Atlantic Cooperation, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, dan Global Counterterrorism Forum.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa pemerintahan Trump menilai lembaga-lembaga tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.
“Pemerintahan Trump menilai institusi-institusi ini memiliki lingkup kerja yang tumpang tindih, dikelola dengan buruk, tidak diperlukan, boros, atau telah dikuasai oleh kepentingan tertentu yang bertentangan dengan kedaulatan, kebebasan, dan kemakmuran bangsa kami,” ujar Rubio dalam pernyataannya.
Pola Mundur dari Lembaga Global
Langkah terbaru ini melanjutkan pola pemerintahan Trump yang sebelumnya telah menghentikan dukungan terhadap sejumlah lembaga internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina), Dewan HAM PBB, serta UNESCO. Pemerintah AS juga menerapkan pendekatan selektif dalam pembayaran iuran PBB, dengan hanya mendukung lembaga yang dianggap sejalan dengan agenda Trump.
Pengamat menilai kebijakan ini menandai perubahan besar dalam pendekatan AS terhadap multilateralisme.
“Apa yang kita lihat adalah kristalisasi pendekatan Amerika terhadap kerja sama multilateral, yakni ‘cara kami atau tidak sama sekali’,” kata Daniel Forti, kepala urusan PBB di International Crisis Group.
Kebijakan tersebut juga memaksa PBB melakukan penyesuaian internal, termasuk pemangkasan program dan staf. Sejumlah organisasi nonpemerintah independen bahkan melaporkan penutupan proyek akibat pemangkasan bantuan luar negeri AS melalui USAID.
Meski demikian, pejabat pemerintahan Trump menegaskan bahwa AS masih melihat potensi kerja sama dengan PBB, khususnya dalam forum yang dinilai strategis untuk meningkatkan pengaruh Amerika dan bersaing dengan China, seperti International Telecommunications Union, International Maritime Organization, dan International Labor Organization.
Keluar dari Perjanjian Iklim
Salah satu keputusan paling disorot adalah penarikan diri AS dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), perjanjian tahun 1992 yang menjadi dasar bagi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Trump, yang kerap menyebut perubahan iklim sebagai hoaks, sebelumnya juga menarik AS dari Perjanjian Paris tak lama setelah kembali ke Gedung Putih.
Mantan Penasihat Iklim Gedung Putih, Gina McCarthy, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang “memalukan dan tidak berpandangan jauh ke depan.”
“Pemerintahan ini mengorbankan kemampuan Amerika untuk memengaruhi triliunan dolar investasi dan kebijakan global yang seharusnya dapat melindungi ekonomi dan masyarakat dari bencana iklim,” ujarnya.
Para ilmuwan arus utama menegaskan bahwa perubahan iklim menjadi penyebab meningkatnya cuaca ekstrem mematikan, mulai dari banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga gelombang panas. Penarikan AS dikhawatirkan akan menghambat upaya global menekan emisi gas rumah kaca, mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu pengemisi karbon terbesar di dunia.
Selain UNFCCC, AS juga menarik diri dari Dana Kependudukan PBB (UNFPA), lembaga yang selama ini menjadi sasaran kritik Partai Republik. Pemerintahan Trump kembali menuding lembaga tersebut terlibat dalam praktik aborsi koersif, meski tinjauan Departemen Luar Negeri AS pada masa pemerintahan sebelumnya tidak menemukan bukti atas klaim tersebut.
Organisasi lain yang turut ditinggalkan AS antara lain United Nations University, International Tropical Timber Organization, International Cotton Advisory Committee, Pan-American Institute for Geography and History, serta sejumlah lembaga internasional di bidang energi, budaya, dan sumber daya alam.
Langkah ini semakin menegaskan arah kebijakan luar negeri pemerintahan Trump yang memilih mengurangi keterlibatan global dan memprioritaskan kepentingan nasional Amerika Serikat. (Red)
Sumber : AP News
Editor : Pahotan M Hutagalung
