Brussels, NusantaraTop.co – Presiden China Xi Jinping dalam beberapa pekan terakhir menerima kunjungan intensif dari para pemimpin negara-negara Barat yang berupaya menghangatkan kembali hubungan dengan ekonomi terbesar kedua dunia tersebut. Langkah ini menandai pergeseran signifikan tatanan geopolitik global, terutama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjabat.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney baru-baru ini menyepakati perjanjian dagang dengan Beijing yang memangkas tarif kendaraan listrik asal China serta menurunkan bea masuk produk pertanian Kanada seperti kanola. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pekan ini tiba di Beijing untuk memperbaiki hubungan bilateral yang memburuk selama bertahun-tahun. Kanselir Jerman Friedrich Merz dijadwalkan berkunjung bulan depan, menyusul Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo yang lebih dulu bertemu Xi.
Langkah para sekutu dekat Amerika Serikat ini muncul setelah serangkaian ketegangan dengan Trump, mulai dari perang tarif hingga pernyataan kontroversial terkait rencana pengambilalihan Greenland dari Denmark, anggota NATO. Meski berisiko memicu kemarahan Washington, negara-negara Barat kini mulai menjajaki ulang hubungan dengan China yang selama ini dipandang sebagai rival utama AS.
“Kami terlibat secara luas dan strategis dengan mata terbuka,” ujar Carney dalam pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. “Kami menghadapi dunia sebagaimana adanya, bukan menunggu dunia seperti yang kita inginkan.”
Namun, pergeseran ini memicu perdebatan. Sebagian kalangan menilai langkah tersebut berpotensi menguntungkan Beijing dan melemahkan posisi Washington, sementara pihak lain menilai China dan AS sama-sama memberi tekanan demi kepentingan masing-masing.
“Alih-alih membangun front persatuan melawan China, kita justru mendorong sekutu terdekat ke pelukan Beijing,” kata Senator AS Jeanne Shaheen, pimpinan Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Trump sendiri mengkritik keras langkah Inggris dan Kanada. Ia menyebut kunjungan Starmer ke Beijing sebagai “sangat berbahaya” dan memperingatkan Kanada agar tidak menjadikan China sebagai solusi ekonomi, meski Trump dijadwalkan mengunjungi China pada April mendatang.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengakui China menjadi tantangan jangka panjang karena praktik ekonomi koersifnya. Namun, ia menegaskan Eropa perlu memperluas kemitraan global dengan berbagai negara.
Sejumlah analis menilai langkah Eropa bukanlah “berpaling ke China”, melainkan upaya memperkuat posisi kolektif Eropa di tengah tekanan dua kekuatan besar dunia. “Ini adalah langkah bertahan Eropa sebagai satu blok,” kata Direktur Institut Urusan Internasional Latvia, Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova.
China sendiri dinilai tengah mendekati negara-negara Eropa secara bilateral untuk mempertahankan akses pasar, tanpa banyak memberikan konsesi. “China membutuhkan Eropa, tapi tidak perlu berjuang keras untuknya,” ujar ekonom Natixis, Alicia Gracia-Herrero.
Sementara itu, hubungan Eropa dengan AS dan China disebut mengalami perubahan permanen. “Baik AS maupun China telah menunjukkan bahwa mereka tidak ragu menekan Uni Eropa,” kata analis keamanan Uni Eropa Tim Rühlig.
Kunjungan para pemimpin Eropa ke Beijing juga didorong oleh kepentingan ekonomi dan kebutuhan membangun jalur komunikasi yang stabil. “Semua orang pergi ke Beijing, termasuk mereka yang tidak ingin kita ke China,” ujar mantan Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di China, Joerg Wuttke.
Di Inggris, kunjungan Starmer menghasilkan kesepakatan bisnis, penurunan tarif whisky Scotch, serta kebijakan bebas visa 30 hari bagi wisatawan dan pebisnis Inggris. Finlandia menandatangani kerja sama di bidang konstruksi berkelanjutan, energi, dan kesehatan hewan, sekaligus menyoroti isu Ukraina dan HAM.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin, hingga Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga tercatat mengunjungi Beijing dalam beberapa pekan terakhir.
Seiring semakin dekatnya Eropa dan sekutu AS dengan China, sejumlah analis memperingatkan potensi perpecahan di Barat. “Akan sulit bagi AS dan negara-negara Barat untuk bersatu dalam menetapkan atau menegakkan aturan terhadap China,” ujar analis CSIS Scott Kennedy.(Red/AP News)
