Washington, NusantaraTop.co – Pemimpin Minoritas DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, menegaskan partainya tidak akan membantu Partai Republik mempercepat pengesahan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan yang telah disetujui Senat. Sikap ini membuat penutupan sebagian (partial shutdown) pemerintah AS diperkirakan berlangsung lebih lama dari perkiraan awal.
Pernyataan tersebut disampaikan Jeffries dalam wawancara dengan MSNOW, Sabtu (waktu setempat), di tengah shutdown yang resmi berlaku sejak akhir pekan lalu. Menurutnya, DPR tidak bisa serta-merta meloloskan paket pendanaan tanpa pembahasan menyeluruh, khususnya terkait reformasi di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).
“Kami membutuhkan debat yang penuh dan komprehensif. Partai Republik tidak bisa menjalankan pendekatan ‘cara kami atau tidak sama sekali’ tanpa melibatkan Demokrat DPR yang akan berkumpul dan membahas jalan ke depan,” tegas Jeffries.
Sebelumnya, Senat AS pada Jumat menyetujui pemisahan pendanaan DHS setelah tercapai kesepakatan dengan Gedung Putih untuk menunda pendanaan lembaga tersebut selama dua minggu. Penundaan itu dimaksudkan memberi waktu bagi perundingan tuntutan Demokrat, termasuk pembatasan terhadap Immigration and Customs Enforcement (ICE), kewajiban penggunaan kamera tubuh, serta larangan penggunaan topeng bagi agen.
Awalnya, Ketua DPR Mike Johnson berencana membawa RUU tersebut ke sidang paripurna DPR pada Senin melalui mekanisme suspension of the rules yang memerlukan dukungan dua pertiga suara. Namun, karena Demokrat menolak, Johnson kini harus lebih dulu mengajukannya ke Komite Aturan DPR, agar dapat dibawa ke paripurna dengan suara mayoritas sederhana.
Komite tersebut mengumumkan pembahasan paket pendanaan akan dilakukan pada Senin pukul 16.00 waktu setempat. Sumber pimpinan DPR dari Partai Republik menyebutkan pemungutan suara final diperkirakan berlangsung Selasa, meski jadwal masih berpotensi bergeser. Dukungan internal Partai Republik juga belum sepenuhnya solid mengingat mayoritas mereka yang tipis.
Jeffries menegaskan, penolakan Demokrat didasari belum adanya kesepakatan reformasi di DHS. “Kami ingin jalur yang jelas dan mengikat secara hukum. Jika ada pembekuan dua minggu, harus ada kepastian perubahan nyata benar-benar akan diwujudkan,” ujarnya.
Disetujui Senat, Tapi Masih Buntu di DPR
Ketidakpastian ini muncul meski Senat telah meloloskan paket pendanaan pemerintah pada Jumat dengan suara 71-29. Hanya lima senator Partai Republik yang menolak, yakni Rand Paul, Ted Cruz, Mike Lee, Ron Johnson, dan Rick Scott.
Pemungutan suara itu baru bisa dilakukan setelah Senator Lindsey Graham mencabut penahanannya, menyusul komitmen dari Pemimpin Mayoritas Senat John Thune untuk menggelar pemungutan suara terpisah terkait larangan sanctuary cities dan isu akses penyelidik federal terhadap catatan ponsel anggota Kongres.
Kesepakatan tersebut akan mendanai sebagian besar operasional pemerintah federal hingga September, sementara pendanaan DHS hanya diperpanjang dua minggu untuk membuka ruang negosiasi lanjutan.
Isu pendanaan DHS mencuat setelah tewasnya Alex Pretti, seorang perawat ICU, dalam insiden penembakan yang melibatkan aparat federal di Minneapolis. Peristiwa ini memicu desakan luas dari Demokrat untuk reformasi kebijakan penegakan hukum di bawah DHS.
Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menegaskan Demokrat akan menggunakan dua minggu ke depan untuk memperjuangkan perubahan signifikan. “Rakyat Amerika menuntut perubahan. Ini bukan Amerika yang seharusnya, dan ini harus diubah,” ujarnya.
Schumer menambahkan, Demokrat akan menuntut penghentian patroli keliling, penegakan akuntabilitas, serta kewajiban kamera tubuh aktif dan larangan penggunaan topeng. Ia juga menyatakan akan bernegosiasi langsung dengan Thune untuk menetapkan kerangka pembahasan.
“Jika Partai Republik tidak bersedia melakukan perubahan nyata, jangan berharap suara Demokrat,” tegas Schumer.(red)
Sumber : abc news
Editor : Pahotan M Hutagalung
