Medan, NusantaraTop.co – Transformasi digital dinilai menjadi fondasi utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Keberhasilan pemerintah digital tidak lagi diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat, melainkan dari sejauh mana layanan publik menjadi lebih mudah diakses, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mohammad Averrouce, saat membuka kegiatan Pembinaan Pemerintah Digital Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera yang berlangsung di Medan, Senin (29/6/2026).
“Transformasi digital perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kinerja pemerintah yang bermuara pada manfaat optimal yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan proses Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang akan dilaksanakan dengan melihat implementasi dari hulu ke hilir, sehingga tidak hanya fokus pada tata kelola internal pemerintah tetapi juga memastikan kualitas, dampak, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar Averrouce.
Menurutnya, pembinaan pemerintah digital difokuskan pada penguatan sejumlah aspek penting penyelenggaraan pemerintahan digital, mulai dari arah kebijakan dan tata kelola, penyusunan serta implementasi arsitektur pemerintah digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) digital dan budaya digital, hingga pengembangan layanan yang berpusat pada kebutuhan pengguna (user-centric) melalui keterpaduan layanan.
Selain itu, pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah digital juga menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh layanan yang dikembangkan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Averrouce menegaskan, transformasi digital tidak dapat dijalankan secara parsial. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun pemerintahan digital yang adaptif, responsif, kolaboratif, dan terpercaya.
Ia berharap kegiatan pembinaan bagi pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sumatera dapat menyelaraskan implementasi pemerintah digital dengan kebijakan nasional, memperkuat penerapan arsitektur pemerintah digital, meningkatkan kualitas layanan publik digital, mengoptimalkan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta memperkuat keamanan informasi.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara melalui sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib, menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Menurutnya, transformasi digital merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Pelaksanaan pendampingan ini menjadi sangat penting karena merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah digital, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital,” ujarnya.
Muhammad Suib juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan pendampingan untuk memperdalam pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintah digital, arsitektur pemerintah digital, hingga evaluasi kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.
Menurutnya, seluruh materi tersebut merupakan elemen penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, berkualitas, dan terpercaya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB atas komitmennya dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah guna mempercepat terwujudnya transformasi digital pemerintahan di Indonesia.(red)
