Bali, NusantaraTop.co – Di tengah tekanan krisis energi dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai daerah, PT Pertamina Patra Niaga justru menjadi sorotan publik. Anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut dinilai tidak peka setelah diketahui menggelar acara olahraga padel berskala besar di Bali.
Kegiatan tersebut menuai kritik karena dianggap bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi serta antrean panjang BBM. Situasi diperparah oleh gejolak global akibat konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang berdampak pada terganggunya rantai pasokan minyak dunia.
Lonjakan harga minyak global bahkan sempat menembus angka 100 dolar AS per barel, yang berimbas langsung pada meningkatnya beban subsidi energi negara. Kondisi ini membuat masyarakat kecil harus merasakan dampak nyata, mulai dari kelangkaan BBM hingga meningkatnya biaya hidup.
Menyikapi situasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan langkah efisiensi nasional. Pemerintah meminta masyarakat untuk berhemat, sementara instansi pemerintah dan BUMN diminta memangkas anggaran non-esensial, mengurangi perjalanan dinas, serta menerapkan kebijakan Work From Home (WFH).
Namun, di tengah imbauan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga justru memberangkatkan puluhan agen dan mitra kerja BBM ke Bali untuk mengikuti kegiatan yang dinilai tidak memiliki urgensi terhadap pelayanan publik.
Acara padel tersebut berlangsung sejak pagi hingga sore hari di fasilitas olahraga eksklusif, dengan penyewaan penuh seluruh lapangan. Kegiatan ini dipandang sebagai bentuk pemborosan anggaran sekaligus indikasi ketidakpatuhan terhadap arahan efisiensi dari pemerintah dan manajemen holding.
Sorotan publik semakin tajam lantaran acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis perusahaan, termasuk dari divisi Industrial & Marine Fuel Business. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda korporasi, bukan sekadar inisiatif individu.
Di sisi lain, sektor migas nasional juga tengah diterpa persoalan serius. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di tubuh Pertamina periode 2012–2014 yang terungkap pada awal 2026 masih bergulir di persidangan. Bahkan, Mohammad Riza Chalid masih terus diburu oleh aparat penegak hukum dalam pengembangan perkara tersebut.
Kondisi ini semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional. Di tengah upaya pemerintah menekan defisit anggaran dan memulihkan kepercayaan masyarakat, langkah Pertamina Patra Niaga dinilai sebagai kesalahan prioritas yang fatal.
Publik pun melihat ironi yang mencolok: saat masyarakat harus mengantre demi mendapatkan BBM, para pejabat dan karyawan perusahaan distribusi energi justru mengikuti kegiatan olahraga di Pulau Dewata. Sebagai subholding strategis, Pertamina Patra Niaga diharapkan mampu menunjukkan empati, memperkuat distribusi energi, serta mengedepankan efisiensi bukan sebaliknya.(red)
