Jakarta, NusantaraTop.co – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh digitalisasi Program Perlindungan Sosial nasional, khususnya dalam penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Jumat (4/7/2025), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan infrastruktur teknologi yang mumpuni demi memastikan penyaluran bantuan berjalan cepat, tepat sasaran, dan aman dari risiko keamanan siber.
“Kami tengah melakukan pengujian ketahanan sistem, terutama dalam menangani lonjakan data berskala besar, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ini penting untuk menjamin kelancaran program dan menjaga kepercayaan publik,” ujar Meutya.
Salah satu pilar utama dalam digitalisasi bantuan sosial adalah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sebuah platform strategis yang mengintegrasikan data dan layanan antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Meutya juga menekankan pentingnya keterbukaan akses data dari berbagai instansi agar proses verifikasi dan penyaluran bantuan sosial benar-benar akurat dan menyentuh keluarga yang membutuhkan.
“Kami meminta kementerian dan pemerintah daerah untuk terbuka terhadap akses data yang relevan. Data yang akurat adalah kunci agar bantuan sosial tidak salah sasaran,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menggarisbawahi bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat transformasi pelayanan publik di bidang sosial.
“Presiden menargetkan reformasi menyeluruh dalam penyaluran bantuan. Saya minta semua pihak, dari pusat hingga daerah, untuk segera menyelaraskan data dan sistem agar prosesnya tidak terhambat,” kata Luhut.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dan evaluasi berkelanjutan agar digitalisasi bantuan sosial tidak hanya efisien secara teknis, tapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya. (red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
