Medan, NusantaraTop.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai sorotan setelah isu kenaikan tunjangan mencuat ke publik. Kebijakan itu dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang saat ini masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
Menteri Sosial Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UINSU, Elga Irawan, menegaskan bahwa langkah DPR membicarakan soal kenaikan fasilitas justru mencerminkan rendahnya kepedulian terhadap rakyat.
“Kebijakan tersebut mencerminkan rendahnya kepedulian wakil rakyat terhadap kesulitan yang sedang dialami rakyat,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).
Elga menegaskan, mahasiswa akan terus berada di garda terdepan untuk mengawal kebijakan publik agar tidak menyimpang dari kepentingan rakyat. Menurutnya, praktik politik elitis yang tidak berpihak pada masyarakat akan selalu mendapat perlawanan moral dari mahasiswa dan elemen sipil.
“Kami akan terus menyuarakan kebenaran. Wakil rakyat harus sadar, legitimasi mereka ada karena rakyat. Jika rakyat ditinggalkan, maka kepercayaan publik akan hilang, dan DPR akan kehilangan marwahnya sebagai lembaga perwakilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Elga menilai DPR seharusnya berfokus mencari solusi konkret terhadap persoalan bangsa, mulai dari ketimpangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, hingga praktik korupsi yang berulang.
“Hal ini yang seharusnya menjadi prioritas DPR, bukan menambah beban anggaran negara dengan dalih tunjangan,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak apatis dan terus mengawal isu kebangsaan secara kritis.
“Suara rakyat adalah kekuatan sejati demokrasi. Jangan biarkan kebijakan yang tidak pro-rakyat berjalan tanpa perlawanan,” pungkas Elga.
Laporan: Jonathan Panggabean
Editor: Pahotan M Hutagalung
