Jakarta, NusantaraTop.co – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan massal dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat yang telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ia menilai, insiden yang menimpa hampir seribu siswa tersebut menjadi alarm penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program.
“Program ini sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun, kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari aspek pengolahan, distribusi, hingga pengawasan mutu makanan,” tegas Nurhadi dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Senin (29/9/2025).
Hampir Seribu Siswa Keracunan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebelumnya menetapkan status KLB setelah hampir 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, hingga sesak napas. Kasus ini tersebar di beberapa kecamatan, seperti Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Cipongkor.
Sampel makanan dan muntahan korban telah diambil untuk diuji laboratorium guna memastikan sumber kontaminasi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di seluruh provinsi.
Dorongan Evaluasi Menyeluruh
Menanggapi hal itu, Nurhadi mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk segera melakukan investigasi penyebab keracunan sekaligus meningkatkan standar higienis serta sanitasi dapur MBG.
“Jika diperlukan, dapur-dapur yang belum memenuhi standar sebaiknya dihentikan sementara sampai hasil investigasi keluar,” ujar politisi NasDem tersebut.
Selain itu, ia mengusulkan adanya pembatasan jumlah porsi per dapur, maksimal 2.000 porsi per hari. Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga kualitas makanan, kesegaran, serta mempermudah pengawasan oleh sekolah dan pemerintah.
Keselamatan Siswa Jadi Prioritas
Meski demikian, Nurhadi menegaskan bahwa Komisi IX DPR tetap mendukung penuh program MBG yang dicanangkan pemerintah. Namun, keselamatan dan kesehatan siswa penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.
“Dengan pembenahan tata kelola, pengawasan ketat, dan pembatasan porsi per dapur, kami optimistis program MBG bisa kembali berjalan lebih aman dan tepat sasaran,” tandas Legislator Dapil Jawa Timur VI itu.
Butuh Tata Kelola Ketat
Ia juga mengingatkan agar percepatan pelaksanaan MBG dilakukan dengan kehati-hatian. “Percepatan tanpa kendali ibarat menginjak gas tanpa mengatur kemudi—risikonya bisa menimbulkan kecelakaan, korban, bahkan keracunan massal,” ucapnya.
Menurut Nurhadi, masalah utama yang menyebabkan maraknya keracunan adalah lemahnya manajemen dapur, mulai dari kompetensi kepala dapur hingga ketersediaan ahli gizi. Karena itu, evaluasi menyeluruh dan pembatasan jumlah penerima manfaat per dapur disebutnya sebagai langkah proporsional untuk mencegah beban berlebih sekaligus menjaga kualitas layanan.
“Evaluasi ini penting agar MBG benar-benar memberi manfaat, bukan justru membahayakan anak-anak kita,” tutupnya. (red)
