Medan, NusantaraTop.co – Seorang penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi sorotan publik setelah unggahan videonya viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan ungkapan kebanggaan saat anaknya memperoleh kewarganegaraan Inggris sekaligus memicu kontroversi karena dinilai meremehkan paspor Indonesia.
Sosok yang diketahui bernama Dwi Sasetyaningtyas bersama suaminya disebut merupakan penerima beasiswa LPDP yang dibiayai negara. Unggahan tersebut memicu kritik luas dari warganet karena dianggap tidak mencerminkan sikap nasionalisme, mengingat pendidikan mereka didukung dana publik.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyayangkan tindakan yang dilakukan penerima beasiswa negara tersebut. Ia menilai penerima manfaat dana publik seharusnya menjaga etika serta menghargai fasilitas pendidikan yang diberikan pemerintah.
Imbas dari viralnya pernyataan tersebut, Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya dilaporkan masuk dalam daftar hitam atau blacklist permanen untuk bekerja maupun menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah Indonesia.
Langkah tersebut disebut sebagai tindak lanjut pemerintah terhadap perilaku penerima beasiswa yang dinilai tidak mencerminkan sikap nasionalisme serta kurang menghargai dukungan negara.
Kritik Pemerintah Kembali Viral
Di tengah polemik tersebut, kritik Dwi Sasetyaningtyas terhadap pemerintah kembali menuai perhatian publik. Seperti yang dipantau NusantaraTop.co, melalui unggahan video pada akun TikTok @sasetyaningtyas0, Dwi menyampaikan pandangannya terkait konsep The Curse of Natural Resources atau paradoks sumber daya alam.
Dalam video tersebut, ia menjelaskan bahwa negara dengan sumber daya alam melimpah cenderung memperoleh pendapatan besar dari sektor ekstraktif, sehingga menurutnya pemerintah menjadi kurang bergantung pada pajak masyarakat.
Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan negara-negara Eropa yang disebut lebih mengandalkan pajak rakyat sebagai sumber utama pendapatan negara, sehingga dinilai lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam pernyataannya, Dwi turut mengkritik kebijakan pemerintah yang menurutnya lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan rakyat serta menyebut pemerintah tidak cukup mendengarkan suara publik.
“Tapi kalau di Indonesia, karena pendapatannya kebanyakan dari natural resources, sehingga opini pendapat-pendapat rakyat itu terkesan disingkirkan gitu, gak didengar. Cepet banget lah di Indonesia, subur banget kan. Dan kebijakan-kebijakan yang dibuat tuh pro-pengusaha dibanding pro-rakyat. Lagi-lagi kenapa? Kebanyakan uangnya tuh mereka dapat dari pengusaha, bukan dari rakyat,” tanya Dwi.
Pernyataan tersebut kembali memicu perdebatan di media sosial, dengan sebagian warganet menilai kritik sebagai bentuk kebebasan berpendapat, sementara lainnya menilai pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan oleh penerima beasiswa negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi tambahan dari pihak LPDP terkait status administratif maupun sanksi lanjutan terhadap yang bersangkutan. (red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
