Jakarta, NusantaraTop.co – Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan transisi menuju energi bersih dan terbarukan di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan transisi energi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Kamis (5/3/2026).
Bahlil mengatakan, rapat tersebut membahas implementasi energi bersih dan energi baru terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt.
“Pembahasan rapat lebih kepada implementasi energi bersih dan terbarukan, termasuk target pembangunan PLTS 100 gigawatt,” ujar Bahlil kepada awak media.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik, khususnya sepeda motor.
Menurut Bahlil, dari sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar bensin yang saat ini beroperasi di Indonesia, pemerintah akan mencoba melakukan konversi secara bertahap menjadi motor listrik.
Presiden Prabowo, kata Bahlil, menginginkan implementasi program tersebut dapat segera dijalankan dalam waktu relatif singkat.
“Bapak Presiden menyampaikan maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” jelasnya.
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Presiden menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas yang bertugas menerjemahkan kebijakan transisi energi secara cepat dan terukur.
Bahlil menambahkan, percepatan transisi energi tidak hanya bertujuan memperkuat penggunaan energi bersih, tetapi juga untuk mengurangi beban subsidi energi negara.
Salah satu contohnya adalah penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dinilai lebih efisien.
“Dengan kita mengonversi dari PLTD diesel ke PLTS, itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” katanya.
Di sektor transportasi, program konversi sepeda motor bensin ke motor listrik sebelumnya telah berjalan dengan target sekitar 200 ribu unit per tahun. Namun, pemerintah menilai teknologi konversi kini semakin murah, dengan biaya yang diperkirakan berkisar Rp5 juta hingga Rp6 juta per unit.
Karena itu, pemerintah akan mencari skema terbaik agar masyarakat dapat lebih mudah melakukan konversi kendaraan mereka ke motor listrik.
Bahlil menegaskan, Satgas yang baru dibentuk tersebut akan segera mulai bekerja untuk merumuskan perencanaan yang lebih rinci, termasuk target konversi kendaraan listrik pada tahun 2026.
“Satgas baru dibentuk hari ini. Setelah ini kami akan mulai bekerja agar perencanaannya benar-benar presisi,” ujarnya.(red)
Sumber : BPMI Setpres
Editor : Pahotan M Hutagalung
