Medan, NusantaraTop.co – Malaysia tengah menjadi sorotan setelah mencatat lonjakan signifikan kasus gagal ginjal, yang berdampak langsung pada melonjaknya pembiayaan layanan kesehatan hingga RM 3,3 miliar atau sekitar Rp 11 triliun.
Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2010 yang hanya mencapai RM 572 juta atau sekitar Rp 1 triliun. Kondisi ini mencerminkan beban kesehatan yang semakin berat akibat meningkatnya kasus penyakit ginjal kronis di negara tersebut.
Menteri Kesehatan Malaysia, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad, mengungkapkan bahwa lebih dari lima juta warga Malaysia kini menghadapi kondisi terkait penyakit ginjal. Prevalensi penyakit ginjal kronis juga mengalami peningkatan signifikan, dari 9 persen pada 2011 menjadi 15,5 persen pada 2025.
Menurutnya, sebagian besar kasus gagal ginjal dipicu oleh komplikasi diabetes. Untuk menekan faktor risiko tersebut, pemerintah Malaysia mulai menerapkan kebijakan kenaikan cukai terhadap minuman manis guna mengurangi konsumsi gula berlebih di masyarakat.
Kebijakan ini juga memberikan tambahan pemasukan negara. Pada tahun lalu, pajak minuman manis menghasilkan pendapatan sebesar RM 54,9 juta atau sekitar Rp 186 miliar, dengan RM 21 juta (Rp 71,4 miliar) di antaranya dialokasikan kembali untuk sektor kesehatan.
“Setiap hari, 28 warga Malaysia didiagnosis mengalami gagal ginjal dan harus memulai pengobatan dialisis,” ungkap Dzulkefly, dikutip dari media lokal.
Ia juga memperingatkan bahwa penyakit ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pasien, tetapi juga menimbulkan tekanan finansial besar bagi negara. Jika tidak ditangani secara serius, diperkirakan lebih dari 106.000 warga Malaysia akan membutuhkan perawatan dialisis pada tahun 2040.
Sebagai langkah penanganan, dana dari cukai minuman manis turut digunakan untuk membiayai obat golongan Sodium-Glucose Transport Protein 2 (SGLT2) inhibitor, yang terbukti efektif dalam mengobati diabetes sekaligus menurunkan risiko komplikasi penyakit ginjal.
Selain itu, Kementerian Kesehatan Malaysia juga mendorong kebijakan peritoneal dialysis first, yaitu mengutamakan pasien yang memenuhi syarat untuk menjalani dialisis secara mandiri di rumah.
Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi kepadatan di fasilitas kesehatan, menekan biaya pengobatan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
Pada 2025, pemerintah Malaysia mengalokasikan dana sebesar RM 40 juta untuk program dialisis peritoneal. Tingkat penggunaannya pun meningkat menjadi 42 persen pasien di fasilitas kesehatan publik, naik dari 36,6 persen pada 2020.(red)
Sumber: detikHealth
Editor : Pahotan M Hutagalung
