Jakarta, NusantaraTop.co – Eksponen aktivis GMNI, Samuel Tampubolon, menyampaikan apresiasi politik atas penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Samuel, keputusan tersebut bukan sekadar pengisian jabatan kabinet, melainkan mengandung pesan politik kuat bahwa negara mulai membuka ruang bagi figur-figur yang lahir dari rahim perjuangan, bukan semata hasil kalkulasi kekuasaan dan kompromi elite.
“Di tengah kuatnya dominasi kelompok-kelompok yang selama ini menjadikan kekuasaan sebagai instrumen akomodasi kepentingan, hadirnya Jumhur Hidayat adalah angin segar. Ini menjadi koreksi politik bahwa negara tidak boleh terus dikuasai oleh mereka yang jauh dari denyut persoalan rakyat,” ujar Samuel, Rabu (29/4/2026).
Samuel menilai rekam jejak Jumhur sebagai aktivis buruh dan pejuang demokrasi menjadikannya figur yang memahami watak persoalan bangsa secara utuh, mulai dari ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, hingga kebijakan yang kerap lebih berpihak pada modal dibanding keselamatan rakyat.
Ia juga menekankan bahwa penempatan Jumhur di sektor lingkungan hidup memiliki makna strategis. Persoalan ekologis, menurutnya, tidak bisa hanya dipandang sebagai isu teknokratis, melainkan bagian dari pertarungan politik antara kepentingan rakyat dan kepentingan oligarki ekonomi.
“Kerusakan lingkungan selama ini bukan karena absennya regulasi, tetapi karena negara kerap kalah berhadapan dengan kepentingan pemodal. Karena itu dibutuhkan figur yang punya keberanian ideologis, bukan sekadar kemampuan administratif. Jumhur punya legitimasi moral untuk berdiri di garis itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Samuel menyebut publik menaruh harapan besar agar kepemimpinan Jumhur dapat menjadi titik balik lahirnya kebijakan lingkungan yang progresif, berdaulat, dan tidak tunduk pada tekanan kelompok berkepentingan.
“Bangsa ini terlalu lama disandera oleh praktik kompromi politik yang melemahkan keberpihakan negara kepada rakyat. Penunjukan Jumhur harus dibaca sebagai alarm perubahan, bahwa pemerintahan ke depan mesti lebih berani menghadirkan politik keberpihakan, bukan sekadar politik stabilitas yang membungkam aspirasi,” tambahnya.
Dari perspektif gerakan mahasiswa dan aktivisme, Samuel menilai perjalanan Jumhur dari ruang perlawanan menuju panggung kabinet menjadi bukti bahwa idealisme tidak harus padam saat memasuki kekuasaan.
“Ini bukan sekadar tentang satu nama menjadi menteri. Ini tentang kemenangan simbolik bahwa sejarah perjuangan tetap menemukan jalannya di tengah derasnya arus pragmatisme politik nasional,” pungkas Samuel.(red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
