Jakarta, NusantaraTop.co – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada Senin (27/4/2026). Ini menjadi reshuffle kelima sejak Prabowo resmi memimpin pemerintahan pada Oktober 2024.
Sebanyak enam posisi strategis setingkat menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden dirombak. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Istana Negara, Jakarta.
Salah satu perubahan utama terjadi pada posisi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang kini dijabat oleh Mohammad Jumhur Hidayat. Ia menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang selanjutnya ditugaskan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Perombakan juga menyasar jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Posisi tersebut kini diisi oleh Dudung Abdurachman yang menggantikan Muhammad Qodari. Qodari sendiri kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Selain itu, Presiden Prabowo turut melantik Abdul Kadir Kading sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia serta Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Dengan pelantikan ini, total sudah lima kali Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Perombakan pertama dilakukan pada 19 Februari 2025 dengan mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi dari Satryo Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto.
Reshuffle kedua berlangsung pada 8 September 2025 dengan sejumlah nama besar terdampak, di antaranya Sri Mulyani dan Budi Arie Setiadi. Posisi Menteri Keuangan kemudian diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa, sementara jabatan lain juga mengalami penyesuaian.
Perombakan ketiga dilakukan pada 17 September 2025 untuk mengisi sejumlah kursi kosong, termasuk penunjukan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam.
Sementara itu, reshuffle keempat pada Oktober 2025 lebih berfokus pada pengisian posisi wakil menteri dan pembentukan struktur baru, termasuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin oleh Velix Wanggai.
Masuk pada reshuffle kelima April 2026, langkah Presiden Prabowo dinilai sebagai upaya penyegaran sekaligus penguatan kinerja pemerintahan di berbagai sektor strategis, mulai dari lingkungan hidup, komunikasi publik, hingga ketahanan pangan.
Perombakan ini juga menjadi sinyal konsolidasi politik pemerintahan ke depan, seiring meningkatnya tantangan nasional baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan.(red)
