Langkat, NusantaraTop.co – Kebijakan ekspor produk sumber daya alam strategis yang hanya dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai justru menekan petani sawit rakyat. Harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah di Sumatera Utara disebut terjun bebas dalam beberapa pekan terakhir.
Salah seorang petani sawit di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Herman (40), meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga sawit yang terus menurun.
“Pemerintah jangan lama-lama menaikkan harga lagi. Harga rendah tak seimbang dengan harga pupuk yang tinggi, belum lagi kebutuhan rumah tangga yang mulai mahal,” kata Herman, Senin (2/6/2026).
Menurut Herman, kebijakan ekspor satu pintu dinilai tidak membantu petani kecil karena berdampak langsung pada anjloknya harga sawit di tingkat kebun rakyat.
“Kalau kebijakan satu pintu dari pemerintah membuat masyarakat tertekan, sama saja, dan terakhirnya bukan menolong petani,” ujarnya.
Ia mengatakan, harga sawit di daerahnya sebelumnya sempat berada di kisaran Rp3.000 per kilogram. Namun sejak pekan lalu, harga terus turun hingga kini hanya sekitar Rp2.270 per kilogram.
Di sisi lain, biaya produksi justru semakin tinggi. Harga pupuk yang sebelumnya sekitar Rp500 ribu per sak kini naik menjadi Rp700 ribu. Begitu juga pestisida yang sebelumnya Rp60 ribu kini mencapai Rp80 ribu per botol.
“Naiknya biasa 40 persen. Pupuk Urea terakhir paling murah tahun 2025 hanya Rp300 ribu per sak. Belum lagi upah panen,” tutur Herman.
Ia menjelaskan, pendapatan bersih petani juga semakin kecil setelah dipotong ongkos panen sekitar Rp300 per kilogram.
“Sama kita itu ya sekitar Rp1.900-an. Kalau nanti turun lagi, ya kacau lah. Apalagi hasil panen sekarang sedikit,” katanya.
Akibat kondisi tersebut, banyak petani sawit di Bahorok mulai mengurangi penggunaan pupuk demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Jadi kawan-kawan di sini stop lah untuk memupuk. Kalau pun mau memupuk pasti dikurangi, biasa 100 kilogram menjadi 50 sampai 60 kilogram,” ujarnya.
Herman juga mengkhawatirkan maraknya pupuk palsu atau replika di pasaran karena petani mulai mencari alternatif yang lebih murah.
Ia berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang mampu menstabilkan harga sawit maupun harga pupuk agar petani tidak semakin terpuruk.
“Harga sawit kalau naik paling Rp50, kalau Rp100 susah. Tapi kalau turun langsung Rp200 sampai Rp300. Cepat sekali,” keluhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Fariz Haholongan Hutagalung, menjelaskan turunnya harga sawit dipengaruhi kebijakan ekspor satu pintu yang membuat banyak eksportir belum melakukan pembelian.
“Produksi tadinya bisa diserap banyak, sekarang terbatas dan masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pertanian,” kata Fariz.
Ia menyebut kondisi tersebut masih dalam tahap transisi dan pemerintah berharap harga TBS sawit segera kembali normal.
“Kalau kata Menteri Pertanian, ini masa transisi tidak begitu lama sehingga adaptasi terhadap harga TBS sawit bisa normal kembali,” ujarnya.
Menurut Fariz, Pemerintah Provinsi Sumut juga terus melakukan pengawasan dan monitoring agar harga di tingkat petani tidak dipermainkan selama masa transisi kebijakan ekspor.
Selain itu, pemerintah juga memastikan harga pupuk subsidi tetap stabil dan tersedia bagi petani.
Fariz menambahkan, mahalnya harga pupuk turut dipengaruhi situasi geopolitik dunia dan kenaikan harga energi global yang berdampak pada industri pupuk nasional.
Ia berharap kondisi global segera membaik agar harga pupuk dan biaya produksi pertanian kembali stabil.(red)
