Medan, NusantaraTop.co — Amarah masyarakat Sumatera Utara terhadap pemadaman listrik yang terus berulang akhirnya meledak. Di tengah keluhan warga soal listrik byar-pet tanpa kepastian, tagihan listrik justru tetap berjalan normal. Kondisi ini memicu reaksi keras dari Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH.
Dari Kantor Sekretariat Pendawa Kota Medan di kawasan Sunggal, Jumat (5/6/2026), Ruslan melontarkan kritik tajam kepada PLN dan meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja PLN Sumut.
“Cukup sudah rakyat dikorbankan. PLN ini urus hajat hidup orang banyak, bukan warung kopi. Kalau kerjanya begini terus, bubarkan saja,” tegas Ruslan kepada awak media.
Menurutnya, kondisi listrik yang sering padam tanpa kejelasan menunjukkan adanya persoalan serius di internal PLN. Ia mendesak Kejaksaan Agung dan Mabes Polri segera turun tangan mengusut dugaan maladministrasi hingga potensi penyimpangan pengelolaan di tubuh PLN Sumut.
“Usut PLN Sumut dari atas sampai bawah. Kenapa listrik bisa byar-pet tiap hari? Uang rakyat dikelola bagaimana? Ini sudah merugikan negara dan menyiksa rakyat,” ujarnya lantang.
Ruslan juga menyoroti perlakuan PLN terhadap pelanggan yang dinilainya tidak adil. Ia menyebut masyarakat selalu ditindak cepat ketika terlambat membayar listrik, sementara saat terjadi pemadaman berkepanjangan, masyarakat tidak mendapatkan kompensasi maupun penjelasan memadai.
“Warga telat bayar satu hari, petugas datang bawa tang potong. Meteran prabayar habis pulsa tengah malam, langsung gelap. Tapi giliran PLN padam enam jam, tidak ada minta maaf, tidak ada ganti rugi. Ini perusahaan negara atau rentenir?” kritiknya.
Ia menyebut dampak pemadaman listrik telah meluas ke berbagai sektor. Pedagang kecil mengalami kerugian karena barang dagangan rusak, peternak ayam kehilangan hasil produksi akibat alat pendingin mati, hingga pelaku UMKM yang terpaksa menghentikan aktivitas produksi.
“Paling parah sekolah lumpuh saat ujian nasional. Anak bangsa disuruh ujian dalam gelap. PLN pikir pakai apa? Lilin?” katanya dengan nada kesal.
Bagi Ruslan, persoalan listrik bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut keberpihakan negara kepada rakyat.
“PLN lupa siapa yang gaji mereka. Rakyat. Jadi jangan mentang-mentang monopoli lalu seenaknya. Kalau tidak becus kasih terang, minggir,” ucapnya.
Ruslan memastikan PB Pendawa Indonesia akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Ia meminta PLN menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat serta memberikan ganti rugi kepada warga yang terdampak pemadaman.
“Kami kawal sampai tuntas. PLN harus minta maaf terbuka dan ganti semua kerugian warga. Kalau tidak, kami siap turun ke jalan,” tutupnya.(red/tim)
