Washington/Rio de Janeiro, NusantaraTop.co – Pemerintah Amerika Serikat ternyata menyetujui penjualan senapan runduk (sniper) kepada unit kepolisian elite Brasil tahun lalu, meski mendapat keberatan dari duta besar AS dan sejumlah diplomat yang khawatir senjata itu dapat digunakan dalam praktik pembunuhan di luar proses hukum. Informasi ini terungkap dari dokumen internal dan keterangan tiga pejabat AS saat ini maupun mantan pejabat yang berbicara kepada Reuters.
Unit yang menerima senjata tersebut adalah Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), satuan polisi paling ditakuti di Rio de Janeiro. BOPE mengambil peran utama dalam operasi besar pekan lalu yang menewaskan 121 orang, termasuk empat polisi aksi yang memicu kecaman dari kelompok HAM internasional dan pakar PBB karena diduga terjadi pembunuhan tanpa prosedur hukum.
Senapan AS Masuk ke BOPE di Tengah Perdebatan Internal
Dokumen internal menunjukkan BOPE membeli 20 senapan runduk buatan Daniel Defense LLC (Georgia, AS) pada Mei 2023, di masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Namun pengiriman baru terjadi pada 2024 akibat perdebatan di Departemen Luar Negeri AS mengenai kelayakan transaksi tersebut.
Di bawah hukum AS, ekspor senjata harus melalui persetujuan pemerintah, dengan peran signifikan dari Departemen Luar Negeri. Elizabeth Bagley, Duta Besar AS untuk Brasil saat itu, secara tegas menolak penjualan tersebut. Memo internal Januari 2024 bahkan menyebut BOPE sebagai salah satu unit “paling bersejarah dalam hal pembunuhan warga sipil.”
Data Forum Keamanan Publik Brasil mencatat polisi Rio – termasuk BOPE – bertanggung jawab atas 703 kematian pada 2023. Reuters belum dapat memastikan apakah senapan buatan AS digunakan dalam operasi berdarah pekan lalu.
Selain senapan, BOPE juga membeli peredam suara buatan Griffin Armament (Wisconsin). Namun pengirimannya sempat diblokir pemerintah AS, dan belum dapat dipastikan apakah akhirnya diperbolehkan.
Perubahan Kebijakan Ekspor Senjata di Era Trump
Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa di bawah pemerintahan saat ini, tidak ada peralatan yang akan ditolak atau ditunda. Presiden Donald Trump pada April lalu mencabut aturan pembatasan ekspor senjata terkait isu HAM yang diberlakukan pemerintahan Biden pada 2023.
“Pemerintahan sebelumnya menghambat mitra keamanan kami,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Lobi di Balik Layar: Pejabat AS Dorong Transaksi
Penjualan senilai sekitar USD 150.000 itu bukan yang pertama untuk BOPE. Dokumen menunjukkan unit tersebut telah mengimpor lebih dari 800 senjata buatan AS sebelumnya.
Salah satu pendorong utama transaksi ini adalah Ricardo Pita, staf senior Partai Republik yang saat itu menjabat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS. Kini Pita menjabat sebagai penasihat senior urusan Hemisfer Barat di Departemen Luar Negeri. Mei lalu ia dikabarkan bertemu mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, yang dikenal sebagai pendukung keras BOPE.
Beberapa diplomat AS mengaku terkejut dengan upaya agresif Pita untuk mendorong persetujuan peredam suara, meski urusan itu hanya bagian kecil dari portofolionya.
Dukungan Warga vs Kritik HAM
Walau menuai sorotan HAM, BOPE tetap populer di mata sebagian besar warga Rio yang jenuh dengan aksi kekerasan geng bersenjata. Survei AtlasIntel menunjukkan 55% warga Brasil mendukung operasi tersebut, dan dukungan meningkat menjadi 62% di Negara Bagian Rio.
Namun laporan tahunan HAM Departemen Luar Negeri AS tetap mengkritik keras pola impunitas polisi Rio. Memo internal Januari 2024 juga menyoroti keterlibatan BOPE dalam pembunuhan 23 orang pada operasi tahun 2022, yang dikenal sebagai “Pembantaian Vila Cruzeiro”.
Beberapa penyelidikan bahkan mengungkap dugaan hubungan sejumlah anggota BOPE dengan kelompok kriminal “milisi” yang menjalankan pemerasan di Rio. (red/Reuters)
