Jakarta, NusantaraTop.co – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Langkah ini disebut sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Menteri Widiyanti saat membuka Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 bertema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
“Kami menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk menyediakan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui forum ini, Kemenparekraf ingin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Pelayanan Informasi Terpadu Lewat PPID
Kementerian Pariwisata telah menempatkan pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan prima melalui mekanisme satu pintu di bawah koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Kami memastikan setiap informasi yang dibutuhkan publik dapat diakses dengan cepat, tepat, dan akurat. Inilah wujud keterbukaan birokrasi kita,” tutur Menteri Widiyanti.
Kinerja keterbukaan informasi publik di Kementerian Pariwisata terus menunjukkan hasil positif. Sejak 2021 hingga 2024, kementerian ini secara konsisten meraih predikat “Badan Publik Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Pada tahun 2025, Kemenparekraf bahkan berhasil meraih Juara I kategori Badan Publik dengan Strategi Komunikasi Terbaik dalam ajang Information Transparency Awards 2025 yang diselenggarakan oleh KIP.
Apresiasi untuk PPID dan Lembaga di Lingkungan Kemenparekraf
Dalam forum tersebut, Kemenparekraf juga memberikan penghargaan kepada PPID terbaik di lingkungan kementerian.
-
Predikat Menuju Informatif diberikan kepada:
Poltekpar NHI Bandung, Poltekpar Medan, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, dan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. -
Predikat Informatif diraih oleh:
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Poltekpar Bali, Poltekpar Lombok, Poltekpar Palembang, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Poltekpar Makassar, Deputi Bidang Pemasaran, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events), serta Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
“Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen kita dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, profesional, inklusif, dan berkelanjutan,” tegas Menteri Widiyanti.
Keterbukaan Informasi sebagai Kebutuhan Publik
Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro turut mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh dipandang sebagai beban, melainkan kebutuhan bagi setiap badan publik.
“Kalau ada badan publik yang menganggap keterbukaan informasi sebagai kewajiban yang memberatkan, maka ia belum memahami esensinya. Keterbukaan informasi adalah kebutuhan dasar bagi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Donny.
Forum Diskusi dan Kolaborasi Antarlembaga
Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 juga menghadirkan sesi diskusi panel dengan dua narasumber utama:
-
Arya Sandhiyudha, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, dan
-
Mohammad Averrouce, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB.
Diskusi mengangkat topik “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan fokus pada strategi komunikasi, kolaborasi antarlembaga, serta inovasi pelayanan publik berbasis digital. (red)
Sumber : Kemenpar
Editor: Pahotan M Hutagalung
