Cairo, NusantaraTop.co – Mantan Menteri Pariwisata dan Purbakala Mesir Khaled El-Enany dijadwalkan dikukuhkan sebagai Direktur Jenderal UNESCO pada Kamis (6/11/2025), meski menghadapi kritik tajam dari kelompok pelestari warisan budaya mengenai rekam jejaknya dalam melindungi situs bersejarah di Mesir.
El-Enany, 54 tahun, sebelumnya terpilih oleh Dewan Eksekutif UNESCO pada Oktober lalu dengan meraih 55 dari 58 suara, mengalahkan kandidat asal Kongo-Brazzaville, Edouard Firmin Matoko. Ia bakal menjadi direktur jenderal pertama dari dunia Arab di lembaga kebudayaan dan pendidikan PBB itu, menunggu konfirmasi resmi dari 194 negara anggota dalam konferensi umum di Samarkand, Uzbekistan.
Polemik Penghancuran Situs Bersejarah di Kairo
Pengangkatannya menuai penolakan dari kelompok internasional, termasuk NGO berbasis di Berlin, World Heritage Watch, yang mendesak negara anggota untuk mempertimbangkan ulang pencalonan tersebut.
Dalam surat terbuka yang ditandatangani lebih dari 50 organisasi dan pakar, mereka menyoroti penghancuran sebagian kawasan pemakaman bersejarah Kairo, “City of the Dead”, serta perluasan proyek pariwisata di dekat Biara St. Catherine di Sinai, dua-duanya merupakan situs Warisan Dunia UNESCO.
“Tidak bertanggung jawab memberikan jabatan setinggi itu kepada seseorang dengan rekam jejak seperti ini,” tulis organisasi tersebut.
Reuters melaporkan belum bisa menghubungi El-Enany untuk dimintai komentar langsung. Tim kampanyenya sebelumnya mengatakan ia terlalu sibuk untuk menanggapi kritik, namun memastikan proyek besar di area St. Catherine saat ini telah dihentikan.
Tuduhan ‘Menghapus Sejarah Mesir’
El-Enany adalah seorang ahli Mesir Kuno dan mantan direktur museum yang menjabat sebagai menteri dari 2016 hingga 2022. UNESCO sendiri menyebut kementerian yang ia pimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab atas situs Warisan Dunia di Kairo.
Namun para aktivis konservasi menilai kementerian gagal memastikan pemetaan dan perlindungan terhadap aset sejarah tersebut. Mereka menyoroti percepatan pembangunan jalan dan jembatan yang sejak 2020 menghancurkan mausoleum bersejarah di kawasan “City of the Dead”, area nekropolis seluas 10 km persegi yang menjadi tempat pemakaman tokoh-tokoh penting Mesir.
“Apa yang terjadi di kompleks pemakaman itu menghapus sebagian besar sejarah Mesir,” kata aktivis warisan budaya Sally Soliman, yang telah mengajukan tuntutan hukum untuk menghentikan pembongkaran.
Pemerintah Mesir membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa monumen yang terdaftar tetap terlindungi, sementara pembangunan infrastruktur diperlukan untuk modernisasi dan peningkatan pariwisata.
Proyek Kontroversial di Sinai
Di Sinai Selatan, proyek “Great Transfiguration” yang dimulai pada 2021 disebut para kritikus telah menggantikan pusat pengunjung kecil dengan bangunan berkubah besar yang dinilai tidak selaras dengan desain kuno Biara St. Catherine.
Komite Warisan Dunia UNESCO tahun ini meminta pengiriman misi ahli ke lokasi tersebut untuk melakukan penilaian langsung.
Dukungan Diplomatik Menguat
Meski dikritik, pencalonan El-Enany mendapatkan dukungan kuat dari negara-negara Arab dan Afrika yang menilai sudah saatnya kawasan tersebut memperoleh representasi di posisi tertinggi UNESCO.
“Ini adalah representasi yang tertunda. Kita harus mengakhiri ketidakadilan sejarah ini,” kata Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty di Paris.
El-Enany berjanji membangun “UNESCO untuk semua orang”, mempercepat pengambilan keputusan, dan mencari sumber pendanaan baru menjelang berakhirnya kontribusi pendanaan dari Amerika Serikat pada akhir 2026.
UNESCO menyatakan bahwa pemilihan direktur jenderal merupakan hak penuh negara-negara anggota. Jika dikonfirmasi, El-Enany akan mulai menjabat pada pertengahan November, menggantikan Audrey Azoulay yang telah menyelesaikan dua periode kepemimpinan. (red/reuters)
Editor : Pahotan M Hutagalung
