Batam, NusantaraTop.co – Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, akhirnya angkat bicara terkait viralnya kontingen Pesparawi Kepri yang gagal berangkat ke Manokwari, Papua Barat.
Jumaga menegaskan bahwa LPPD telah melunasi pembayaran tiket pesawat pulang-pergi senilai sekitar Rp1,016 miliar kepada pihak travel menggunakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Menurutnya, persiapan keberangkatan telah dilakukan sejak Januari 2026 dengan memantau perkembangan harga tiket menuju Manokwari. Setelah dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kepri cair pada Mei 2026, LPPD langsung melunasi seluruh biaya tiket untuk 68 peserta kontingen Pesparawi.
“Kami tidak mau mengambil risiko harga tiket terus naik. Begitu dana hibah cair, kami langsung melunasi pembayaran tiket sekitar Rp1,016 miliar dan sore itu juga menerima kuitansi dari pihak travel,” ujar Jumaga dalam konferensi pers, Senin (29/6/2026).
Namun, persoalan mulai terungkap ketika rombongan pertama yang terdiri dari 11 peserta dijadwalkan berangkat pada 18 Juni 2026.
Setelah proses check-in selesai, keesokan harinya rombongan memperoleh informasi bahwa tiket yang telah dipesan ternyata tidak dapat digunakan.
“Saat dicek ke maskapai, ternyata tiket memang sudah di-booking, tetapi belum dibayar oleh pihak travel. Di situlah kami baru mengetahui persoalan yang sebenarnya,” katanya.
Fokus Selamatkan Keberangkatan Kontingen
Jumaga menjelaskan, sejak mengetahui adanya persoalan tersebut, LPPD memusatkan seluruh upaya untuk menyelamatkan keberangkatan kontingen ke Manokwari.
Bersama pihak travel, LPPD berusaha mencari kursi penerbangan secara bertahap agar para peserta tetap dapat mengikuti ajang Pesparawi Nasional.
Ia juga membantah anggapan yang menyebut LPPD sengaja menelantarkan peserta di Jakarta.
“Seolah-olah kami tidak membayar tiket kepada travel, padahal kami sudah melunasinya. Yang terpenting bagi kami saat itu adalah bagaimana peserta bisa tetap berangkat,” tegas mantan Ketua DPRD Kepulauan Riau tersebut.
Tempuh Jalur Hukum
Terkait kerugian yang dialami, Jumaga memastikan LPPD akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
Namun, menurutnya, prioritas utama saat ini adalah mengupayakan pengembalian dana yang telah dibayarkan karena seluruh anggaran berasal dari dana hibah APBD.
“Kami akan melakukan proses hukum terkait persoalan ini. Tetapi saat ini fokus kami adalah mengembalikan uang karena ini uang APBD yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain itu, LPPD juga berencana menggelar pertemuan dengan seluruh anggota kontingen Pesparawi yang terdampak untuk memberikan penjelasan sekaligus menjaga hubungan baik.
“Nanti kami akan bertemu dengan tim Pesparawi. Kami sesama umat Kristiani dan ingin bersilaturahmi. Saya juga akan memberikan masukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi persoalan pribadi,” tutup Jumaga.(red)
