Oleh: Gary Siagian (Aktivis GMNI Tapanuli Utara)
Pendidikan kerap disebut sebagai kunci masa depan. Namun di Indonesia, kunci itu terasa seperti belum benar-benar cocok dengan pintu yang ingin dibuka. Setiap tahun, negara ini dengan percaya diri menggembar-gemborkan visi besar menuju Generasi Emas 2045—sebuah cita-cita yang megah, tetapi sering terasa jauh dari realita di lapangan.
Di era kepemimpinan Prabowo Subianto, optimisme kembali digaungkan. Berbagai program pendidikan diluncurkan, jargon diperindah, dan harapan ditinggikan. Namun, realitas di banyak daerah masih berbicara hal yang berbeda. Sekolah-sekolah di pelosok belum mengenal inovasi digital, melainkan masih bergulat dengan atap bocor, fasilitas minim, dan keterbatasan tenaga pengajar.
Istilah “pemerataan pendidikan” kerap terdengar dalam pidato resmi. Sayangnya, ia lebih sering menjadi retorika dibanding kenyataan. Di kota-kota besar, siswa menikmati fasilitas modern dan akses teknologi. Sebaliknya, di daerah terpencil, kehadiran guru saja sudah menjadi kemewahan. Ketimpangan ini menciptakan jurang yang sulit dijembatani—sebuah ironi dalam sistem yang seharusnya menjunjung keadilan.
Persoalan lain terletak pada kurikulum yang terus berubah. Semangat pembaruan memang penting, tetapi perubahan yang terlalu sering justru membebani pelaku utama pendidikan: guru dan siswa. Guru dipaksa beradaptasi tanpa jeda, sementara siswa menjadi objek dari sistem yang belum stabil. Pendidikan pun terasa seperti eksperimen yang tidak pernah selesai.
Di ruang kelas, pola lama masih bertahan. Hafalan lebih dihargai daripada pemahaman. Siswa dilatih menjawab soal, bukan menyelesaikan masalah. Kreativitas sering kali terpinggirkan oleh tuntutan nilai. Akibatnya, kita berisiko melahirkan generasi yang kuat dalam teori, tetapi lemah dalam praktik.
Ironi semakin terasa ketika melihat kondisi para guru, khususnya honorer. Mereka dituntut mencetak generasi unggul, namun kesejahteraan mereka sendiri masih jauh dari layak. Pengabdian yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan penghargaan yang diterima. Dalam kondisi seperti ini, dedikasi sering kali diuji hingga batasnya.
Digitalisasi pendidikan juga menghadirkan paradoks. Di satu sisi, pemerintah mendorong transformasi digital. Di sisi lain, tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Banyak siswa yang bahkan belum memiliki perangkat untuk belajar daring. Namun narasi kemajuan tetap digaungkan, seolah semua berjalan selaras.
Bukan berarti tidak ada usaha dari pemerintah. Program dan kebijakan terus dibuat, menunjukkan adanya niat untuk memperbaiki sistem. Namun persoalan utama terletak pada implementasi dan evaluasi yang sering kali tidak menyentuh akar masalah.
Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan mimpi dalam pendidikan. Justru sebaliknya—kita memiliki terlalu banyak mimpi besar. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melihat kenyataan secara jujur dan komitmen untuk memperbaikinya secara konsisten. Tanpa itu, Generasi Emas 2045 hanya akan menjadi slogan—indah diucapkan, tetapi kosong dalam kenyataan.
