KENDARI, NusantaraTop.co – Pemerintah daerah diminta berperan aktif sebagai penjamin mutu pendidikan dalam program Sekolah Rakyat, sebuah terobosan lintas kementerian yang digagas Presiden RI melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025, sebagai upaya strategis memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico, saat berdialog langsung dengan calon siswa dan orang tua peserta Sekolah Rakyat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (27/6/2025).
“Kami akan meminta dukungan dari para wakil kepala daerah agar menjalankan fungsi pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan di wilayah masing-masing,” ujar Robben, menyampaikan arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Kolaborasi Lintas Sektor dan Dukungan Daerah
Robben menegaskan, Sekolah Rakyat bukan hanya proyek Kementerian Sosial, melainkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, yang memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk kepala daerah, wakil kepala daerah, serta masyarakat.
Sebagai bentuk pengawasan dan peningkatan kualitas, lanjutnya, pemerintah akan membentuk Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu. Tim ini akan memastikan seluruh proses pendidikan berjalan sesuai standar dan visi Presiden.
Robben juga menyebut ada dua syarat utama yang perlu disiapkan Pemda untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat, yakni:
Penyediaan lokasi rintisan Sekolah Rakyat
Penyediaan lahan permanen seluas 5–10 hektare untuk pengembangan jangka panjang
Ia pun menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menyediakan dua lokasi awal.
Gubernur Sultra: Siap Tambah Lokasi, Siapkan Roadmap Pendidikan
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat, yang menurutnya bukan hanya solusi pendidikan, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Awalnya kami siapkan dua lokasi. Tapi saya berharap pemerintah pusat bisa memberikan kita empat lokasi. Minimal,” kata Gubernur Andi.
Ia juga menyebut bahwa Pemprov Sultra kini tengah menyusun roadmap pendidikan jangka panjang, untuk menyiapkan generasi muda dalam mendukung program hilirisasi nasional di sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata.
“Anak-anak Sekolah Rakyat bisa jadi bagian penting dari proses itu,” tegasnya.
Sekolah Rakyat di Kendari Dimulai dari Sentra Meohai
Program Sekolah Rakyat di Kendari akan dimulai dengan dua rombongan belajar tingkat SMP yang berlokasi di Sentra Meohai, dan dalam waktu dekat diperluas ke Balai Pelatihan Vokasi Kendari, yang disiapkan menampung empat rombel (rombongan belajar) dengan total 100 siswa.
Dalam kesempatan tersebut, Robben dan Gubernur Andi juga meninjau proses renovasi gedung sekolah. Robben menyatakan bahwa progres renovasi telah mencapai 80 persen dan ditargetkan rampung pada Juli 2025.
“Kita harap fasilitas siap tepat waktu, agar siswa bisa segera mulai belajar dalam lingkungan yang nyaman dan aman,” tutup Robben. (red)
