Medan, NusantaraTop.co — Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, resmi memberhentikan Drs Misran Sihaloho MSi dari jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan mengangkatnya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekbang) pada Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Deli Serdang. Pelantikan berlangsung pada Senin (17/11/2025) di Aula Cendana, Lantai II Kantor Bupati.
Pelantikan tersebut juga diikuti tiga pejabat Administrator setingkat kepala bidang (Kabid) serta 16 pejabat Pengawas dan Fungsional lainnya.
Pejabat Administrator yang Dilantik
Tiga pejabat Administrator yang turut dilantik yakni:
- Diki Apanda Batubara ST, menjadi Kabid Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir pada Dinas SDABMBK.
- Benhard Simangunsong ST, menjadi Kabid Angkutan dan Sarana pada Dinas Perhubungan, sebelumnya menjabat Kabid Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir Dinas SDABMBK.
- Edi Jamian Nasution SE, menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD, sebelumnya Kabid Statistik Dinas Kominfostan.
Bupati: Jabatan Adalah Amanah
Dalam amanatnya, Bupati Asri Tambunan menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak yang dapat diklaim, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan bukan untuk memperkaya diri. Jabatan adalah amanah untuk membantu pimpinan melaksanakan visi, misi, dan melayani masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut pelantikan kali ini merupakan bagian dari gelombang awal reformasi birokrasi yang akan berlanjut hingga Desember 2025.
Tekankan Integritas, Adaptasi, dan Pelayanan Cepat
Bupati menekankan pentingnya perubahan budaya kerja para ASN, dari ego-sektoral menjadi pola kerja kolaboratif dan berintegritas. ASN juga diminta lebih adaptif terhadap arah pembangunan nasional dan daerah.
“ASN harus mengubah pola pikir dari ‘dilayani’ menjadi ‘melayani’. Pelayanan harus cepat, mudah, dan tidak berbelit,” ujarnya.
Atensi untuk Bapenda dan Target PAD
Khusus kepada jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bupati memberi penegasan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi target penting.
“Jika target tidak tercapai, maka akan dievaluasi dan diganti. Tunjukkan Anda layak memegang jabatan tersebut,” tegasnya.
Arah Kerja Terintegrasi dan Layanan Digital
Bupati juga meminta setiap perangkat daerah memperkuat pola kerja terintegrasi, di mana dinas teknis harus berperan sebagai eksekutor kebijakan.
Untuk Dinas Dukcapil, percepatan digitalisasi layanan menjadi prioritas, termasuk implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Program Pelayanan Administrasi Terpadu dan Elektronik (Paten Kali).
“Setiap pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti permohonan,” tambahnya.
Menuju Birokrasi Tangguh 2026
Reformasi birokrasi yang sedang berjalan diharapkan menghasilkan struktur pemerintahan yang lebih kuat pada 2026.
“Kita ingin birokrasi yang tangguh, adaptif, kreatif, melayani, dan mampu bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Bupati.
Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, dan jajaran lainnya.(red)
