Medan, NusantaraTop.co – Penyelidikan penyebab banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—memasuki babak baru. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menemukan adanya aktivitas illegal logging dan pembukaan lahan (land clearing) di kawasan hulu Sungai Tamiang, Aceh, yang diduga kuat menjadi salah satu pemicu kerusakan ekologis serta meluapnya material kayu saat banjir besar terjadi.
Temuan ini muncul setelah banyaknya kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di berbagai wilayah terdampak.
“Informasi awal, di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing oleh masyarakat,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, Selasa (9/12/2025).
Modus Operandi: Kayu Dipotong, Ditumpuk di Bantaran Sungai
Irhamni menjelaskan bahwa aktivitas penebangan dilakukan dengan mekanisme panglong, yakni kayu dipotong dan ditumpuk di tepi sungai untuk kemudian dihanyutkan saat debit air meningkat.
“Pada pembukaan lahan, kayu besar juga dipotong kecil agar mudah terbawa saat banjir,” ujarnya.
Dari penyelidikan awal, penebangan di sepanjang hulu Sungai Tamiang dilakukan di kawasan hutan lindung dengan mayoritas kayu tidak memiliki izin resmi. Bareskrim mengirimkan satu tim tambahan untuk pendalaman lanjutan.
Satgas Gabungan Polri–KLH Telusuri Asal-usul Kayu
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan pembentukan satgas gabungan bersama Kementerian Kehutanan untuk menyelidiki asal-usul kayu-kayu yang muncul dalam bencana di tiga provinsi.
“Kami akan bergerak dari hulu sampai hilir untuk mengungkap asal-usul gelondongan kayu tersebut,” ungkapnya usai bertemu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kamis (4/12/2025).
Tim gabungan juga memanfaatkan teknologi AIKO untuk mengidentifikasi anatomi kayu melalui citra drone.
950 Orang Meninggal, Ratusan Ribu Mengungsi
BNPB memperbarui data korban dampak banjir bandang dan longsor hingga Senin (8/12/2025):
-
950 orang meninggal dunia
-
5.000 orang luka-luka
-
274 orang hilang
-
850.000 lebih pengungsi
-
156 ribu rumah rusak
-
435 jembatan rusak
-
1.200 fasilitas umum rusak
-
534 sekolah rusak
Kerusakan parah ini dinilai berkaitan dengan masifnya material kayu yang hanyut terbawa arus.
Empat Perusahaan Disetop Sementara
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas dengan membekukan operasional sementara empat perusahaan yang diduga turut memperparah kerusakan lingkungan:
-
PT Agincourt Resources (Tambang Emas Martabe, Tapanuli Selatan)
-
PTPN III Batang Toru Estate (Perkebunan Sawit, Tapanuli Selatan)
-
PT North Sumatera Hydro Energy (PLTA Batang Toru)
-
PT Sago Nauli Plantation (Perkebunan Sawit, Tapanuli Tengah)
Keempat perusahaan tersebut juga dipasang segel PPLH serta diwajibkan menjalani audit lingkungan.
Total delapan perusahaan diperiksa KLH karena diduga memiliki kontribusi terhadap kerusakan DAS dan meningkatnya risiko banjir.
Pantauan Udara: Pembukaan Lahan Masif
Deputi Penegakan Hukum KLH Irjen Pol Rizal Irawan menyebut pihaknya menemukan pembukaan lahan besar-besaran di kawasan PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan perkebunan sawit.
“Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar,” tegas Rizal.
Respons Perusahaan
PT Agincourt Resources menyatakan kooperatif dalam proses penyelidikan dan memastikan telah menghentikan operasional sejak 6 Desember 2025 untuk fokus pada penanganan bencana.
“Kami akan memenuhi verifikasi yang diminta Gakkum KLH,” kata Katarina Siburian Hardono, Senior Manager Corporate Communications PTAR.
KLH: Izin Lingkungan Dievaluasi Total
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional sejak 6 Desember 2025 dan menjalani audit.
“Kami akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan di daerah bencana,” ujarnya.
Hanif memastikan seluruh entitas yang dianggap berkontribusi pada kerusakan lingkungan akan dipanggil dan diperiksa.
WALHI: Fakta Lapangan Tidak Bisa Dibantah
WALHI Sumatera Utara menyatakan ada tujuh korporasi aktif di lanskap Batang Toru–Harangan Tapanuli, termasuk PLTA, PLTMH, geothermal, tambang emas, serta perkebunan kayu dan sawit.
WALHI mendesak pemerintah segera mengevaluasi seluruh izin perusahaan di kawasan yang merupakan habitat Orangutan Tapanuli dan benteng terakhir hutan hujan tropis di Sumut. (red)
