Jakarta, NusantaraTop.co – Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, kembali menanggapi isu mengenai penutupan Selat Hormuz yang belakangan ramai diperbincangkan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Boroujerdi usai acara doa bersama untuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, Iran tidak menutup Selat Hormuz, melainkan hanya memberlakukan protokol lalu lintas khusus di wilayah tersebut selama masa perang.
“Iran tidak menutup Selat Hormuz. Kami hanya menerapkan protokol lalu lintas tertentu. Pihak yang mematuhi protokol tersebut dapat dengan mudah melewati selat tersebut,” ujar Boroujerdi.
Ia menegaskan bahwa Selat Hormuz selama ini menjadi kawasan yang dijaga keamanannya oleh Iran selama ratusan tahun.
“Keamanan di Selat Hormuz harus berlaku untuk semua negara, termasuk Iran. Tidak boleh ada negara yang memanfaatkan keamanan di sana hanya untuk kepentingannya sendiri,” katanya.
Boroujerdi juga menilai pihak yang khawatir terhadap kemungkinan penutupan Selat Hormuz seharusnya mempertanyakan kehadiran Amerika Serikat yang dinilai datang dari luar kawasan Timur Tengah dan turut memicu ketegangan.
“Pihak yang khawatir soal penutupan Selat Hormuz seharusnya bertanya kepada Amerika Serikat yang datang dari jauh ke kawasan Timur Tengah dan mengganggu keamanan di wilayah tersebut,” tambahnya.
Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan jalur laut sempit yang terletak di antara Iran dan Oman. Jalur ini menjadi salah satu rute energi terpenting di dunia karena sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati selat tersebut setiap hari.
Di sisi lain, ketegangan di kawasan tersebut terus meningkat. Laporan media internasional menyebutkan pasukan Garda Revolusi Iran mengklaim telah menguasai penuh wilayah Selat Hormuz di tengah rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengerahkan kapal angkatan laut guna mengawal kapal tanker minyak.
Pejabat Angkatan Laut Garda Revolusi Iran, Mohammad Akbarzadeh, bahkan menyatakan bahwa Selat Hormuz saat ini berada di bawah kendali penuh Angkatan Laut Iran.
Ketegangan tersebut berdampak pada rantai pasokan global. Data dari lembaga pelacak pengiriman Clarksons Research menunjukkan sekitar 3.200 kapal atau sekitar 4 persen dari tonase kapal global kini menganggur di kawasan Teluk akibat situasi tersebut.
Dari jumlah itu, sekitar 1.230 kapal beroperasi terbatas di wilayah Teluk, sementara sekitar 500 kapal lainnya menunggu di luar Teluk di pelabuhan-pelabuhan lepas pantai Uni Emirat Arab dan Oman.
Situasi ini dikhawatirkan semakin mengganggu distribusi energi dunia jika konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah terus meningkat.
Baca Juga : Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Transisi Energi, Targetkan Konversi 120 Juta Motor ke Listrik
Pemerintah Dorong Percepatan Transisi Energi
Di tengah ancaman gangguan pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah antisipasi melalui percepatan program transisi energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) transisi energi untuk mempercepat implementasi berbagai program, termasuk konversi sepeda motor konvensional menjadi motor listrik.
Ia menyebutkan satgas tersebut dibentuk untuk mempercepat konversi kendaraan bermotor konvensional yang jumlahnya mencapai sekitar 120 juta unit menjadi kendaraan listrik.
“Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden, Prabowo Subianto, kepada saya sebagai Ketua Satgas untuk menjalankan dan menerjemahkan kebijakan ini secara cepat,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Presiden, kata Bahlil, menargetkan implementasi program tersebut dapat berjalan maksimal dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan bisa terealisasi lebih cepat.
Selain konversi motor konvensional, satgas tersebut juga akan mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional.
Bahlil menambahkan, percepatan transisi energi juga bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran negara, khususnya dengan mengurangi beban subsidi energi.
“Dengan mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan terjadi efisiensi terhadap subsidi listrik kita sekaligus mendorong percepatan penggunaan motor dan mobil listrik,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai percepatan transisi energi dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga keandalan pasokan BBM nasional di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.
Menurutnya, pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan seperti air, angin, dan surya guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Selain itu, percepatan elektrifikasi transportasi publik berbasis kendaraan listrik juga dinilai dapat membantu menekan ketergantungan Indonesia terhadap BBM serta meredam dampak gejolak harga minyak global terhadap perekonomian domestik. (Red)
