Medan, NusantaraTop.co – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (15/6/2026).
Massa aksi tiba sekitar pukul 14.30 WIB dengan membawa spanduk, poster, dan selebaran berisi berbagai tuntutan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Sumut yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI.
Salah satu spanduk yang dibawa peserta aksi bertuliskan, “Kalau semua naik, harus ada yang turun,” sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan yang dinilai membebani masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) serta memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
Kedua, menuntut efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memprioritaskan program-program yang dianggap lebih mendesak bagi masyarakat.
Ketiga, mahasiswa menolak segala bentuk dwifungsi Polri dan meminta peningkatan transparansi serta akuntabilitas di tubuh institusi kepolisian.
Keempat, mereka mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi masyarakat yang dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Kelima, mahasiswa meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta menuntut tindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal.
Mahasiswa turut mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kelistrikan dan penyediaan air bersih.
Tuntutan terakhir adalah meminta pemerintah merealisasikan janji pembukaan 19 juta lapangan kerja sebagaimana yang pernah disampaikan dalam agenda pembangunan nasional.
620 Personel Gabungan Disiagakan
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polrestabes Medan mengerahkan sebanyak 620 personel gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan.
Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Dhana Nur Kurniawan, mengatakan personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, terutama di kawasan Gedung DPRD Sumut.
“Yang dilibatkan untuk pengamanan itu ada dari Polrestabes Medan sendiri dan dari Polda, dibantu dengan rekan-rekan Dishub dan TNI. Sementara seluruhnya kita libatkan kurang lebih 620 personel gabungan,” ujarnya.
Menurut Dhana, pihaknya telah membagi pengamanan ke dalam 20 titik, dengan fokus utama di gerbang depan DPRD Sumut sebagai lokasi utama aksi massa.
Terkait keberadaan kendaraan taktis water cannon yang telah disiagakan di lokasi, Dhana menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari prosedur tetap (protap) pengamanan yang biasa diterapkan dalam setiap aksi unjuk rasa.
Selain pengamanan, aparat juga menyiapkan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi aksi guna mengantisipasi kemacetan maupun potensi gangguan ketertiban.
Polisi memastikan pengamanan dilakukan secara humanis dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(red)
