Medan, NusantaraTop.co – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan lebih dari satu tahun di Indonesia kembali menuai sorotan tajam. Dua aktivis mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Yosef Aprian Simanjuntak selaku Ketua BEM IAKN Tarutung dan Dicky Wahyudi Cibro, demisioner Ketua BEM IAKN Tarutung, menilai pelaksanaan program MBG dilakukan secara tergesa-gesa tanpa persiapan yang matang.
Menurut keduanya, meski MBG memiliki tujuan mulia untuk menekan kesenjangan sosial dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, realitas di lapangan justru menunjukkan berbagai persoalan serius yang perlu segera dievaluasi oleh pemerintah.
“Pemerintah terlalu ambisius dan terburu-buru menjalankan program MBG tanpa perencanaan yang matang. Akibatnya, banyak dampak sosial yang muncul dan justru memperlebar ketimpangan,” ujar Dicky Wahyudi Cibro dan Yosef Aprian Simanjuntak kepada media, Jumat (6/2/2026).
Mereka menilai, MBG saat ini bukan lagi menjadi solusi atas kesenjangan sosial, melainkan berpotensi menjadi pemicu munculnya ketimpangan baru. Salah satu sorotan utama adalah pengalihan dan pengurangan anggaran sektor pendidikan demi menopang keberlangsungan program MBG.
Selain itu, sistem pelaksanaan MBG juga dinilai membuka ruang ketimpangan ekonomi. Menurut mereka, pendirian dapur MBG lebih banyak dikuasai oleh kalangan menengah ke atas yang memiliki modal besar.
“Sistemnya jelas, siapa saja yang punya modal bisa membangun dapur. Tidak heran kalau para pengusaha dan kalangan elite berebut proyek ini. Ini justru memperkaya orang yang sudah kaya,” tegas Yosef.
Tak hanya itu, Dicky dan Yosef juga menyinggung adanya isu nepotisme di sejumlah dapur MBG di daerah, yang semakin memperkuat dugaan bahwa program tersebut belum dikelola secara adil dan transparan.
Ironisnya, di tengah ramainya perebutan proyek MBG, publik dikejutkan oleh tragedi kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang anak dikabarkan memilih mengakhiri hidupnya demi menyelamatkan dapur ibunya, membantu saudara-saudaranya, serta mempertahankan pendidikan keluarganya.
“Peristiwa ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dan belum mampu mengatasi kesenjangan sosial yang nyata di masyarakat,” ungkap mereka.
Sebagai perbandingan, Dicky dan Yosef menilai anggaran satu porsi MBG sebesar Rp15.000 sebenarnya dapat dialihkan untuk kebutuhan pendidikan, seperti membeli minimal tiga buku tulis bagi anak sekolah.
“Jika persiapan dan pengelolaannya belum matang, kami meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh agar tujuan program benar-benar tepat sasaran,” pungkas mereka.(red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
