Medan, NusantaraTop.co – Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi NasDem, Antonius Devolis Tumanggor, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menghentikan sistem parkir berlangganan dan mengembalikan pengelolaan parkir tepi jalan ke sistem konvensional (tunai) dan digital (non-tunai).
Menurutnya, sistem parkir berbasis barcode yang diterapkan melalui skema berlangganan telah menimbulkan banyak pro dan kontra di tengah masyarakat. Selain menimbulkan kericuhan antara juru parkir dan pengguna jalan, sistem tersebut juga dinilai gagal dalam memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
“Parkir berlangganan selama ini banyak menimbulkan keresahan. Pemko bilang masih berlaku, tapi juru parkir di lapangan menolaknya. Ini membingungkan dan menciptakan konflik,” ujar Antonius kepada wartawan, Senin (23/6/2025).
Legislator dari Dapil I Medan ini juga menyoroti tidak adanya kejelasan regulasi untuk sistem parkir konvensional. Saat ini, Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 26 Tahun 2024 hanya mengatur parkir berlangganan, sementara pengaturan parkir konvensional belum memiliki landasan hukum yang kuat.
“Sebaiknya dikembalikan saja ke sistem konvensional dan digital yang sudah dikenal masyarakat. Kita harus dorong Wali Kota Medan untuk segera menerbitkan Perwal yang mengatur parkir konvensional di tepi jalan. Tanpa regulasi yang jelas, pengutipan retribusi parkir di lapangan tidak akan tertib,” tegas Antonius.
Ia berharap regulasi baru dapat segera dirancang untuk memastikan sistem parkir yang tertib, transparan, dan adil bagi masyarakat serta memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
Liputan: Jonathan Panggabean
Editor: Pahotan M. Hutagalung
