Jakarta, NusantaraTop.co – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen DPR dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria yang hingga kini masih berlarut-larut. Hal ini disampaikan Dasco usai menerima audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Reforma Agraria telah sepakat mendorong pemerintah membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria sebagai langkah konkret.
“(DPR menerima) teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria, dalam memperjuangkan agraria memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama dan belum terselesaikan. DPR sudah membentuk Pansus, dan kemarin kita juga sepakat mendorong pemerintah membentuk badan penyelesaian reforma agraria,” ujar Dasco.
Dasco menjelaskan, kehadiran badan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi menyeluruh, terutama untuk menghindari tumpang tindih lahan dan mempercepat kepastian hukum bagi masyarakat kecil dan petani. Ia menekankan, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menutup persoalan-persoalan agraria yang selama ini merugikan rakyat.
“Pertama, ada keinginan kita untuk memiliki satu peta, agar tidak terjadi tumpang tindih dan mispersepsi soal lokasi. Yang kedua, ialah mendorong pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria,” jelas Politisi Fraksi Gerindra itu.
Sementara itu, Komando Nasional Koalisi Reforma Agraria mengapresiasi terbentuknya Pansus Reforma Agraria di DPR. Ia berharap kerja Pansus segera menyelesaikan konflik-konflik mendesak, termasuk kriminalisasi petani dan penyerangan fisik yang kerap terjadi.
“Alhamdulillah, sudah terbentuk Pansus di DPR. Kami berharap Pansus ini bisa segera menangani hal-hal urgent, termasuk kriminalisasi petani. Kami juga menyerahkan draft usulan kepada DPR untuk diteruskan ke Presiden,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, serta Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Kehadiran pimpinan DPR dan Komisi IV menegaskan keseriusan lembaga legislatif dalam mengawal agenda reforma agraria yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (red)
