Jakarta, NusantaraTop.co – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai minat wisatawan mancanegara terhadap Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ia menyebut capaian kunjungan wisatawan asing Indonesia kalah jauh dari Malaysia, Thailand, hingga Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau kita lihat data, Malaysia pada 2025 menargetkan 40 juta wisatawan dan terealisasi 38 juta. Thailand juga sudah mencapai 39 juta, sementara Vietnam yang dulu di bawah kita kini sudah di angka 22 juta,” ujar Bambang Haryo dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, kondisi tersebut menunjukkan daya tarik pariwisata Indonesia di mata wisatawan asing mengalami penurunan. Padahal pada periode 2017–2018, jumlah kunjungan wisatawan Indonesia tidak terpaut jauh dari Malaysia.
Bambang menilai salah satu penyebab utama lemahnya daya saing pariwisata Indonesia adalah belum terintegrasinya sistem transportasi pariwisata. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, kata dia, telah menghubungkan transportasi udara, darat, hingga laut dengan sistem transportasi publik yang terpadu.
“Di negara lain, dari bandara sampai ke hotel dan destinasi wisata sudah terintegrasi. Sementara di Indonesia, ke hotel saja sering kali harus menggunakan transportasi pribadi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek keamanan dan keselamatan transportasi pariwisata. Bambang menilai masih banyak bus pariwisata yang tidak didukung oleh pengemudi dengan kompetensi khusus di bidang keselamatan.
“Sering kali sopir bus pariwisata diambil asal comot, bahkan ada yang sebelumnya sopir truk. Padahal sopir pariwisata itu harus punya keahlian khusus karena menyangkut keselamatan wisatawan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kondisi transportasi laut wisata, khususnya kapal wisata di kawasan kepulauan seperti Lombok. Menurutnya, masih banyak kapal wisata yang belum terdaftar di Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang memiliki standar internasional.
“Seharusnya semua kapal wisata terdaftar secara resmi, bukan hanya di pelabuhan setempat. Dari informasi KNKT, banyak kecelakaan terjadi karena masalah stabilitas kapal,” ujarnya.
Bambang mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir telah terjadi sedikitnya enam insiden kapal wisata tenggelam yang membawa wisatawan. Namun hingga kini, pembenahan dinilai belum dilakukan secara signifikan sehingga berdampak pada citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
Ia juga mendorong pembentukan polisi pariwisata khusus seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara Asia Tenggara. Menurutnya, kehadiran aparat khusus pariwisata dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan wisatawan asing.
“Di Malaysia, Filipina, dan negara ASEAN lainnya sudah ada polisi pariwisata. Indonesia juga perlu menyediakan aparat khusus untuk melindungi dan melayani wisatawan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Bambang berharap Kementerian Pariwisata dapat melakukan pembenahan menyeluruh agar kinerja sektor pariwisata Indonesia pada 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Harapan kami, 2026 menjadi momentum perbaikan besar sehingga pariwisata Indonesia bisa kembali bersaing di tingkat Asia Tenggara,” pungkasnya.(red/tim)
Sumber : dpr.go.id
