Jakarta, NusantaraTop.co – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, memberikan pembekalan kepada delegasi Rusia dari Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) yang berkolaborasi dengan Universitas Bakrie.
Kunjungan delegasi tersebut bertujuan untuk mendalami dinamika geopolitik Indonesia dan Asia Tenggara, khususnya dalam konteks hubungan strategis dengan Rusia. Delegasi terdiri atas manajer senior dari sektor bisnis, pemerintahan, dan akademisi di Rusia.
Dalam pertemuan dengan 25 delegasi yang hadir, Eddy Soeparno memaparkan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Tantangan Industri dan Hilirisasi Ekonomi Nasional
Eddy menjelaskan bahwa syarat utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah dengan menghidupkan kembali sektor industri manufaktur dan mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA).
“Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh untuk menggencarkan kembali industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dengan hilirisasi di berbagai sektor,” kata Eddy Soeparno.
Namun, lanjut Eddy, kontribusi sektor industri terhadap PDB justru menurun dari sekitar 32 persen pada awal 1990-an menjadi hanya 18 persen saat ini.
Penurunan ini dipicu oleh masuknya produk murah dari Tiongkok, pergeseran minat pelaku usaha ke sektor perdagangan, serta ketergantungan ekspor Indonesia terhadap komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel.
Akibatnya, tingkat pengangguran muda meningkat, dan 60 persen tenaga kerja Indonesia dari total sekitar 145 juta orang masih bekerja di sektor informal.
“Karena itu, reformasi kebijakan dan deregulasi menjadi agenda penting untuk memperkuat iklim investasi dan memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Eddy.
Regulasi Tumpang Tindih Hambat Investasi
Eddy juga menyoroti tantangan besar dari sisi regulasi, di mana banyak peraturan yang tumpang tindih dan memperlambat proses investasi.
Ia mencontohkan, investor energi dan karbon harus berkoordinasi dengan hingga 16 lembaga pemerintah dari tingkat kementerian koordinator hingga daerah.
“Pemerintah kini tengah menyederhanakan izin dan memangkas birokrasi agar iklim investasi menjadi lebih kompetitif,” ujarnya.
Komitmen MPR RI Dorong Deregulasi dan Reformasi Struktural
Eddy menegaskan bahwa MPR RI berkomitmen mendorong deregulasi dan reformasi struktural melalui kolaborasi lintas lembaga.
“Dalam penanganan sampah, misalnya, sudah terbit Peraturan Presiden Nomor 109 tentang kebijakan Waste to Energy, sehingga sampah bisa tertangani sekaligus menghasilkan energi terbarukan,” jelasnya.
Selain itu, Eddy juga menyoroti revisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Karbon untuk memperkuat perdagangan karbon internasional.
“Perdagangan karbon bisa menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan, sekaligus mendorong penghasil emisi untuk beralih ke energi terbarukan karena adanya kredit karbon bernilai ekonomi tinggi,” tambah Eddy.
“Kalau investor merasa sulit berinvestasi di Indonesia, mereka bisa dengan mudah beralih ke Vietnam atau Thailand. Karena itu, deregulasi adalah kunci daya saing nasional,” tutup Waketum PAN tersebut.
Delegasi Rusia yang hadir antara lain Sheburakov Ilia Borisovich (Deputy Director of the Graduate School of Public Management, RANEPA), Paratunov Maxim Vladimirovich (Director of the Center for the Implementation of the Client-Centered Approach, RANEPA), dan Vinnitsky Andrey Vladimirovich (Vice-Rector for Research, Ural State Law Academy). (red)
