Medan, NusantaraTop.co – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0201/Medan, Jalan Pengadilan, Rabu (17/6/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, massa membakar dua ban bekas dan membentangkan spanduk bertuliskan “Gulingkan Rezim Prabowo-Gibran, Kembalikan Supremasi Sipil”. Asap hitam yang membumbung tinggi sempat mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Sebelumnya, para demonstran terlebih dahulu berorasi di depan gedung DPRD Kota Medan sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah itu, mereka bergerak menuju Makodim 0201/Medan untuk melanjutkan aksi.
Setelah hampir satu jam menyampaikan tuntutan, massa membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.06 WIB oleh personel TNI menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).
Ketua DPC GMNI Kota Medan, Damses Sianturi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Ini bentuk keresahan. Kami melihat ketidakmampuan rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam memimpin bangsa. Tidak ada satu pun kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Damses di lokasi aksi.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi sorotan antara lain penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga kebijakan luar negeri yang dinilai merugikan kepentingan nasional.
Selain itu, GMNI juga menyoroti keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah yang dianggap memasuki ranah sipil. Tiga program yang menjadi perhatian mereka adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Biarlah militer kembali ke barak. Biarlah militer kembali ke fungsinya. Agar militer tidak lagi masuk ke ranah pemerintahan,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, GMNI turut menuntut penundaan pembangunan batalyon baru di kabupaten/kota serta rencana penambahan pasukan. Menurut mereka, langkah tersebut belum memiliki urgensi strategis dan berpotensi membebani anggaran negara.
“Kondisi fiskal negara harus menjadi pertimbangan. Untuk saat ini tidak ada urgensi strategisnya,” kata Damses.
Menanggapi aksi tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 0201/Medan Letkol Delli Yudha menyatakan pihaknya menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ia menegaskan area markas militer tidak diperbolehkan dijadikan lokasi orasi karena dapat mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat.
“Makanya tadi kami coba ajak berdiskusi masuk ke dalam. Kalau tetap orasi di depan, itu melanggar undang-undang dan mengganggu hak masyarakat yang melintas,” ujar Delli.
Ia mengungkapkan pihak Kodim telah menerima dokumen berisi 11+3 tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kodim berencana menggelar forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD).
“Tentunya butuh waktu lama. Nanti akan saya jadwalkan FGD. Saya ingin kita sama-sama pegang data supaya diskusinya lebih bagus,” pungkasnya.(red)
Laporan : Dara Mustika
Editor : Pahotan M Hutagalung
