Jakarta, NusantaraTop.co – Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, Dharma Pongrekun, menyampaikan pandangannya mengenai tata kelola pemerintahan, agenda global, serta kondisi lembaga-lembaga negara di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam perbincangan di kanal YouTube Restu Semesta dan dikutip NusantaraTop.co, Jumat (26/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Dharma menilai persoalan yang terjadi di berbagai institusi pemerintahan tidak dapat hanya dibebankan kepada satu lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“Bukan Polri sekadar yang dibenarkan. Ikan busuk dari kepala. Kalau kita bicara tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan, maka semua dimulai dari kepala negara. Bukan di Polri. Di Polri adalah bagian dari para sub-pemerintahan,” ujar Dharma Pongrekun.
Menurut Dharma, kondisi tersebut merupakan bagian dari konsep yang ia sebut berkaitan dengan agenda global dan revolusi industri, di mana berbagai sektor kehidupan diarahkan menjadi bagian dari sistem industri.
“Karena ini adalah konsep revolusi industri. Semua harus menjadi industri. Makna industri apa? Semua harus menghasilkan uang,” katanya.
Ia juga menyinggung istilah “wani piro” yang menurutnya menggambarkan budaya transaksional dalam kehidupan publik.
“Menunjukkan bahwa tidak ada yang gratis. Jadi bukan berdasarkan kemampuan, integritas, dan rasa takut mereka kepada Tuhan, tetapi yang dinilai justru hal-hal lain,” ujarnya.
Dalam wawancara tersebut, Dharma turut mengkritisi pelaksanaan sumpah jabatan para pejabat negara. Menurutnya, sumpah jabatan seharusnya tidak hanya menjadi formalitas, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata selama menjalankan amanah.
“Kita lihat saja kepala negara. Dilaksanakan tidak sumpahnya? Saya belajar di situ, ternyata ini sumpah-sumpahan, sumpah serapah. Akhirnya mendapatkan sumpah serapah dari rakyat karena sumpahnya hanya formalitas,” ucapnya.
Dharma juga berpendapat bahwa persoalan yang terjadi di berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga profesi advokat, menurut pandangannya tidak berdiri sendiri.
“Jangan bicara Polri saja. Saya paham semua. Entah Polri, kejaksaan, pengadilan, pengacara, semuanya bergerak. Ada blueprint-nya,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dorongan materialisme menjadi salah satu penyebab menurunnya integritas sebagian oknum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Mereka sebagai manusia bisa bergerak karena sudah dikuasai nafsu materialistis, mengejar pujian dan kekayaan,” ujar Dharma.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pemerintah maupun lembaga-lembaga yang disebut dalam pernyataan Dharma Pongrekun terkait pandangan yang disampaikannya dalam wawancara tersebut.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat pernyataan dan opini Dharma Pongrekun sebagaimana disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Restu Semesta. Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dan tidak serta-merta merupakan fakta yang telah terverifikasi. NusantaraTop.co menyajikannya sebagai bagian dari pemberitaan mengenai pernyataan tokoh publik.(red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
