Jakarta, NusantaraTop.co – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengaku prihatin dan sedih atas pengakuan sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta setelah menggelar aksi demonstrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud menanggapi pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdimaludin, yang mengaku dirinya bersama sejumlah rekannya menerima aliran dana usai aksi demonstrasi pada Senin (15/6/2026). Abdimaludin dan sejumlah mahasiswa UBK juga diketahui sempat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
“Ya, sangat menyedihkan kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu,” ujar Mahfud saat ditemui di University Club (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM), dikutip dari Kompas.com, Kamis (25/6/2026).
Mahfud menilai, dalam setiap periode selalu ada sebagian kecil mahasiswa yang memilih jalan berbeda dari arus utama gerakan mahasiswa. Menurutnya, fenomena tersebut bukan hal baru karena sudah terjadi sejak masa lalu.
“Zaman saya mahasiswa dulu banyak intel-intel mahasiswa, merangkap intel, merangkap jadi aktivis,” kata Mahfud.
Ia mengaku baru mengetahui identitas sejumlah rekannya yang ternyata menjadi intel setelah era Orde Baru berakhir.
“Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah Orde Baru runtuh, lalu kita, ‘oh kamu dulu intel?’ ‘Iya, dulu saya intel dibayar,’ dan sebagainya,” ujarnya.
Mahfud kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan situasi saat ini. Ia menilai masih ada pihak-pihak yang dibayar untuk membentuk opini maupun memengaruhi gerakan tertentu, termasuk melalui media sosial.
“Sekarang orang yang dibayar itu ada buzzer. Kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta di UBK itu. Tapi itu arus kecil, arus kecil dan mudah ketahuan juga,” katanya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa kelompok tersebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan gerakan mahasiswa yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Ia juga mengingatkan agar mahasiswa tidak mudah dipecah belah melalui pembentukan kelompok-kelompok tandingan.
“Sebaiknya mahasiswa jangan mau dipecah-pecah. Ada BEM tandingan, ada BEM ini, BEM itu. Pokoknya perjuangan saja secara objektif bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan,” ujarnya.
Minta Prabowo Ungkap Dalang Demo Bayaran
Selain menyampaikan keprihatinannya, Mahfud juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengungkap secara terbuka apabila mengetahui pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi mahasiswa.
Menurutnya, apabila pemerintah memiliki informasi mengenai aktor di balik dugaan demo bayaran, sebaiknya disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Harusnya diomongin saja terang-terangan. Ini BEM ini dibayar ini, ini yang bayar. Yang bayar kelompok-kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam,” ujar Mahfud, dikutip dari TribunJogja.
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pihak yang dimaksud Presiden apabila benar ada pihak yang membiayai aksi demonstrasi tersebut.
“Pak Prabowo ungkapkan saja siapa yang bayar. Tapi saya tidak tahu siapa yang dimaksud,” katanya.
Mahfud juga menilai kritik yang selama ini disampaikan mahasiswa memiliki dasar yang jelas karena selalu disertai argumentasi mengenai kebijakan pemerintah yang dipersoalkan.
“Kalau mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini, pemerintah disebut, kebijakannya disebut. Kalau bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita?” pungkasnya.
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah mengenai dugaan aliran dana Rp20 juta yang diakui diterima mahasiswa UBK. Klaim tersebut masih menjadi bagian dari pernyataan pihak-pihak terkait dan belum ada hasil penyelidikan resmi yang dipublikasikan kepada masyarakat.(red)
Editor : Pahotan M Hutagalung
