Medan, NusantaraTop.co – Aroma skandal kembali menyeruak dari balik layar proyek infrastruktur Sumatera Utara. Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, diduga ikut terseret dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 26 Juni 2025.
Topan Ginting tiba terakhir dari enam orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat dini hari, 27 Juni 2025. Kelima orang lainnya lebih dahulu diamankan dalam operasi senyap tersebut.
Nama Topan Ginting sebelumnya dikenal luas setelah Gubernur Sumut Bobby Nasution melantiknya sebagai Kadis PUPR pada 24 Februari 2025 lalu. Ia juga pernah menduduki posisi strategis sebagai Kepala Dinas SDA, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan, serta sempat menjadi Plt Sekda Kota Medan.
Kini, karier cemerlang itu diguncang isu korupsi yang menyeret jajaran elite teknokrat di Sumut.
Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut dan PJN Wilayah I
Dalam keterangan tertulis, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR Sumut, serta satuan kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara.
“Benar, OTT ini terkait pengerjaan proyek-proyek di Provinsi Sumatera Utara. Ada dua klaster penerimaan yang sedang kami dalami,” ungkap Budi.
Enam orang yang diamankan dalam OTT tersebut berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan swasta. Hingga saat ini, penyidik masih memeriksa intensif seluruh pihak yang diduga terlibat, guna mengurai konstruksi perkara secara menyeluruh.
KPK Masih Bungkam Soal Status Topan Ginting
Meski berbagai sumber menyebut nama Topan Ginting sebagai salah satu yang turut diboyong ke Jakarta, pihak KPK masih berhati-hati dalam memberikan konfirmasi.
“Nanti saat konferensi pers akan dijelaskan,” kata Budi singkat, tanpa membenarkan atau membantah secara eksplisit keterlibatan Topan.
Kasus ini sontak menjadi perhatian publik, mengingat proyek-proyek infrastruktur di Sumut selama ini menjadi salah satu program prioritas yang digadang-gadang pemerintah provinsi.
Kini publik menantikan kejelasan status hukum para pihak yang terlibat, dan sejauh mana korupsi proyek infrastruktur ini telah merugikan keuangan negara dan daerah.
Liputan: Jonathan Panggabean
Editor: Pahotan M. Hutagalung
