Medan, NusantaraTop.co – Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penggeledahan secara serentak di dua lokasi berbeda dalam rangka mencari dan menemukan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan uang negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023–2024.
Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan yakni:
-
Kantor PT Pelindo Regional 1 Belawan, Jalan Lingkar Pelabuhan No.1, Belawan II, Medan.
-
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan.
Penggeledahan tersebut dilakukan setelah tim penyidik menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam proses pengelolaan dan penerimaan uang hasil jasa kepelabuhanan serta kenavigasian di Pelabuhan Belawan. Dana tersebut merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam keterangannya kepada awak media, Kajati Sumatera Utara Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum, melalui Pelaksana Harian Asisten Intelijen Kejati Sumut, Bani Ginting, SH., MH, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan pada beberapa ruangan di kedua lokasi tersebut.
“Sasaran utama penggeledahan mencakup bagian atau seksi keuangan, data pelaporan, serta ruang inventarisir pendataan kedatangan dan pengaturan lalu lintas persinggahan kapal di wilayah pelabuhan,” ujar Bani Ginting melalui pesan WhatsApp, Selasa (28/10/2025).
Bani menegaskan, tindakan penggeledahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, setelah diperolehnya Surat Penetapan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2025/PN.Mdn, yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penggeledahan dari Kajati Sumut Nomor Print-13/L.2/Fd.2/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Bani menyampaikan bahwa penggeledahan yang melibatkan puluhan jaksa penyidik tersebut diharapkan dapat memperkuat proses penyidikan.
“Langkah ini dilakukan untuk memperoleh alat bukti yang cukup agar dapat diketahui apa dan siapa yang berperan dalam dugaan tindak pidana korupsi ini,” tutupnya. (red)
