Jakarta, NusantaraTop.co – Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait kebutuhan 19 ribu ekor sapi per hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat memicu polemik di tengah publik dan kalangan akademisi.
Sebelumnya, angka tersebut dipertanyakan karena dinilai tidak sejalan dengan realita di lapangan, di mana menu MBG lebih sering didominasi oleh ayam, telur, dan ikan dibandingkan daging sapi.
Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Panjono, menilai klaim tersebut perlu dikaji ulang serta dibuka secara transparan kepada publik.
“Kalau benar 19 ribu ekor sapi dipotong dalam sehari, seharusnya daging sapi rutin muncul dalam menu. Namun faktanya tidak demikian,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dadan memberikan klarifikasi bahwa angka 19 ribu ekor sapi bukanlah kondisi nyata harian, melainkan simulasi perhitungan jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan menyajikan menu berbahan daging sapi.
“Ini hanya pengandaian. Jika satu SPPG memasak daging sapi, maka membutuhkan satu ekor sapi. Tinggal dikalikan dengan jumlah SPPG secara nasional,” jelasnya usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG berkisar antara 350 hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor sapi untuk kebutuhan daging.
Dadan juga menegaskan bahwa BGN tidak menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari lonjakan permintaan bahan pangan yang dapat memicu kenaikan harga di pasar.
Sebagai contoh, ia menyinggung perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu, di mana menu nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta orang menyebabkan lonjakan kebutuhan hingga 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton.
“Dampaknya harga telur sempat naik sekitar Rp3.000,” ungkapnya.
Lebih lanjut, BGN mendorong penyusunan menu MBG yang disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah.
“Tujuannya agar tidak menimbulkan tekanan tinggi terhadap konsumsi bahan pangan tertentu yang bisa berdampak pada harga,” pungkasnya.(red)
