Asahan, NusantaraTop.co – Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Rakyat (GAMPKER) dan Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMAKO) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Jumat (5/3/2026).
Aksi yang berlangsung di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, tersebut menyoroti sejumlah persoalan di lingkungan Dinas Pendidikan, mulai dari dugaan nepotisme dalam pengangkatan pejabat hingga isu pungutan di sekolah.
Ketua LSM GAMPKER Kabupaten Asahan, Andri Sahrul Pandiangan, menilai pengangkatan Kepala Bidang (Kabid) SMP di Dinas Pendidikan Asahan diduga tidak melalui mekanisme yang semestinya.
Menurutnya, pejabat yang diangkat tersebut sebelumnya menjabat sebagai kepala sekolah dan diduga langsung dilantik menjadi Kabid tanpa melalui tahapan jabatan yang seharusnya.
“Menurut saya pengangkatan beliau sebagai Kabid SMP tidak sesuai dengan mekanisme. Seharusnya ada jenjang jabatan, misalnya terlebih dahulu menjadi Kepala Seksi (Kasi) SMP sebelum naik menjadi Kabid,” ujar Andri dalam keterangannya kepada wartawan.
Ia juga menilai terdapat dugaan unsur nepotisme dalam proses pengangkatan tersebut. Menurutnya, pejabat yang dimaksud diketahui memiliki keterkaitan dengan organisasi masyarakat yang juga diikuti oleh pejabat daerah.
“Ini terkesan seperti lompat pagar. Ada indikasi hubungan kedekatan dengan pejabat daerah. Namun saya tidak bisa memastikan sejauh mana keterlibatan itu, hanya saja ada kejanggalan dalam proses pengangkatannya,” katanya.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan adanya pungutan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah kepada siswa. Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan pengumpulan dana yang disebut untuk keperluan sekolah.
Sementara itu, Ketua LSM GEMAKO Kabupaten Asahan, Dodi Anthoni, mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi terkait laporan masyarakat tersebut.
“Ini masih dalam tahap investigasi, jadi saya belum bisa memberikan kesimpulan. Nanti kita tunggu klarifikasi dari pihak terkait. Kita juga berharap ada mediasi agar persoalan ini bisa dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Menurut Dodi, pihaknya juga memperoleh informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya pungutan yang dilakukan di salah satu sekolah. Namun hal tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Ia menyebutkan pihaknya memiliki dokumentasi berupa rekaman video saat melakukan konfirmasi terkait dugaan tersebut.
“Kita ada videonya saat melakukan konfirmasi. Tapi tentu semuanya harus diklarifikasi terlebih dahulu agar jelas siapa yang memberikan instruksi,” katanya.
Para pengunjuk rasa berharap dapat bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Asahan, Musa Al-Bakri, guna meminta penjelasan terkait berbagai persoalan yang mereka soroti.
Andri menegaskan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mendorong perbaikan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Asahan.
“Kami berharap dunia pendidikan di Asahan bisa lebih baik ke depan. Pengangkatan pejabat harus melalui mekanisme yang benar dan tidak ada unsur kepentingan tertentu,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.(red)
Laporan : Bangun Simorangkir
Editor : Pahotan M Hutagalung
