Medan, NusantaraTop.co – Petani bawang di Sumatera Utara menyuarakan keresahan atas maraknya peredaran bawang impor ilegal yang dinilai merugikan petani lokal dan menyebabkan harga hasil panen anjlok di pasaran.
Kondisi tersebut mendorong Aliansi Petani Bawang Sumatera Utara (APBSU) untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Aksi direncanakan berlangsung pada Selasa, 31 Maret 2025, dengan titik aksi di Kantor DPRD Sumut, Kantor Gubernur Sumut, dan Mapolda Sumut. Massa akan mulai bergerak sejak pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Massa aksi terdiri dari petani bawang asal Tanah Karo dan sejumlah daerah lainnya di Sumatera Utara. Selain itu, mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Medan juga akan turut bergabung. Sebagian dari mereka merupakan anak petani yang merasakan langsung dampak sulitnya kondisi sektor pertanian saat ini.
Dalam beberapa hari terakhir, petani menemukan adanya peredaran bawang merah asal India yang diduga masuk secara ilegal dan dialihkan ke pasar lokal. Komoditas tersebut dilaporkan beredar di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan, sehingga menekan harga dan daya saing bawang lokal.
Aksi ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengamanatkan perlindungan terhadap petani lokal serta pengaturan impor komoditas agar tidak merugikan produksi dalam negeri.
Koordinator sekaligus penanggung jawab aksi, Sutra Sembiring, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan petani atas kondisi yang selama ini dinilai merugikan.
“Kami turun langsung karena sudah terlalu lama petani dirugikan. Bawang impor ilegal ini nyata menghancurkan harga di lapangan. Kalau dibiarkan, petani bisa mati perlahan,” tegasnya.
Ia juga mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan mengambil langkah tegas.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera turun langsung ke lapangan dan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap peredaran bawang impor ilegal yang tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berdampak pada kerugian negara,” ujarnya.
Aksi ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun pusat agar segera melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi komoditas impor serta memberikan perlindungan nyata bagi petani lokal di Sumatera Utara.(red)
