WASHINGTON, NUSANTARATOP.CO – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyinggung kembali Doktrin Monroe saat merinci operasi militer AS yang berujung pada penangkapan pemimpin Venezuela, Nicolás Maduro, untuk menghadapi dakwaan pidana di Amerika Serikat.
Doktrin yang dirumuskan Presiden ke-5 AS, James Monroe, pada 1823 itu awalnya bertujuan menolak campur tangan Eropa di Belahan Barat. Namun, selama dua abad terakhir, doktrin tersebut kerap digunakan sebagai pembenaran intervensi Amerika Serikat di Amerika Latin.
Pada Sabtu lalu, Trump—Presiden ke-47 AS—bahkan berseloroh bahwa doktrin tersebut kini dijuluki sebagian kalangan sebagai “Don-roe Doctrine.” Pernyataan itu memicu diskusi di kalangan ilmuwan politik terkait bagaimana pemerintahan Trump menafsirkan ulang Doktrin Monroe dalam kebijakan luar negeri kontemporer, termasuk klaim Trump bahwa Washington akan “mengelola” Venezuela hingga ada pengganti Maduro.
Apa Itu Doktrin Monroe?
Doktrin Monroe disampaikan dalam pidato Monroe di hadapan Kongres AS pada 1823. Intinya, Amerika Serikat menentang kolonisasi dan campur tangan Eropa di negara-negara merdeka di Belahan Barat. Sebagai imbalannya, AS berjanji tidak mencampuri urusan internal Eropa.
Kala itu, banyak negara Amerika Latin baru merdeka dari kekuasaan imperium Eropa. Monroe ingin mencegah kembalinya dominasi Eropa sekaligus menegaskan pengaruh AS di kawasan.
Sejarawan Jay Sexton dari University of Missouri menyebut Venezuela kerap menjadi pemicu penerapan berbagai tafsir Doktrin Monroe sejak akhir abad ke-19 hingga pemerintahan Trump sebelumnya.
“Secara historis, Venezuela sering menjadi dalih munculnya berbagai koreksi terhadap Doktrin Monroe,” ujar Sexton.
Roosevelt Corollary dan Diplomasi “Big Stick”
Pada awalnya, Eropa tak terlalu mengindahkan doktrin ini. Namun seiring waktu, Doktrin Monroe digunakan untuk membenarkan intervensi militer AS di Amerika Latin.
Tantangan pertama muncul saat Prancis menempatkan Kaisar Maximilian di Meksiko pada 1860-an. AS kemudian menekan Prancis hingga menarik pasukannya.
Pada 1904, Presiden Theodore Roosevelt memperkenalkan Roosevelt Corollary, yang melegitimasi intervensi AS di negara-negara Amerika Latin yang dianggap tidak stabil, termasuk dukungan terhadap pemisahan Panama dari Kolombia demi mengamankan Terusan Panama.
Di era Perang Dingin, doktrin ini kembali digunakan untuk menghadang pengaruh komunisme, seperti krisis misil Kuba 1962 dan kebijakan AS terhadap Nikaragua pada masa Presiden Ronald Reagan.
Profesor Gretchen Murphy dari University of Texas menilai rujukan Trump terhadap Doktrin Monroe mengikuti pola lama para pendahulunya.
“Doktrin Monroe sering dipakai untuk melegitimasi intervensi yang justru merusak demokrasi dan melayani kepentingan strategis serta komersial AS,” ujarnya.
Sikap Trump soal Doktrin Monroe
Trump menyatakan Venezuela di bawah Maduro telah “menjadi tuan rumah bagi musuh asing dan mengembangkan persenjataan ofensif yang mengancam kepentingan AS.” Menurutnya, hal tersebut melanggar prinsip kebijakan luar negeri AS yang telah berlaku lebih dari dua abad.
“Di bawah strategi keamanan nasional baru kami, dominasi Amerika di Belahan Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi,” tegas Trump.
Ia juga menyinggung pentingnya sumber energi Venezuela bagi AS dan dunia, seraya menekankan perlunya stabilitas kawasan.
Menuju “Trump Corollary”?
Strategi keamanan nasional pemerintahan Trump bahkan menyebut adanya “Trump Corollary” terhadap Doktrin Monroe untuk “memulihkan supremasi Amerika di Belahan Barat.”
Dokumen Gedung Putih Desember lalu mengaitkan operasi militer AS di Karibia dan Pasifik Timur—termasuk serangan terhadap kapal yang diduga terlibat perdagangan narkotika—sebagai bagian dari koreksi Trump terhadap Doktrin Monroe, dengan tujuan mengendalikan narkotika dan migrasi.
Jay Sexton menilai langkah penangkapan Maduro berpotensi memicu perpecahan di internal pendukung gerakan Make America Great Again (MAGA), terutama di kalangan yang menolak keterlibatan AS dalam konflik berkepanjangan.
“Ini bukan operasi cepat selesai. Keterlibatan AS di Venezuela bisa menjadi sangat rumit dan bertentangan dengan janji untuk mengakhiri perang tanpa akhir,” kata Sexton.(Red/Sumber AP NEWS)
Editor : Pahotan M Hutagalung
