Medan, NusantaraTop.co – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. membawa sejumlah aspirasi strategis dari wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dalam Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Kamis (2/7/2026) malam.
Dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Jambi sekaligus Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI Sumatera Bagian Selatan, Maulana menyampaikan berbagai rekomendasi hasil Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI yang digelar di Jambi pada 26–28 November 2025.
Di hadapan 98 delegasi pemerintah kota dari seluruh Indonesia, Maulana meminta Dewan Pengurus APEKSI memperjuangkan berbagai program prioritas yang dinilai penting bagi percepatan pembangunan daerah.
“Dari Muskomwil II APEKSI di Jambi 26-28 November 2025, kami menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada Dewan Pengurus APEKSI. Kami minta dukungan dan perjuangan nyata untuk program kerja Komwil II,” tegas Maulana.
Soroti Fiskal Daerah dan Dana Transfer
Isu pertama yang disampaikan Maulana berkaitan dengan penguatan fiskal daerah. Ia menilai dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), perlu dipertahankan sekaligus dioptimalkan dengan mekanisme pembagian yang lebih transparan dan objektif.
Menurutnya, formula DAU harus menyesuaikan kondisi nyata di setiap daerah karena kebutuhan antar kota tidak sama.
“DAU harus dimutakhirkan sesuai tantangan riil kota. Ada kota tercekik belanja pegawai, ada yang membutuhkan infrastruktur dasar, transportasi, hingga dukungan proyek strategis,” ujarnya.
Maulana juga mendorong adanya skema matching program antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis.
Selain itu, ia menilai hak keuangan kepala daerah perlu disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab yang diemban.
Tak hanya itu, Maulana meminta pemerintah meninjau kembali ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.
Menurutnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi dan kebutuhan pelayanan publik yang berbeda di setiap kota.
Dorong Percepatan Tol Sumatera dan Transportasi Publik
Selain persoalan fiskal, Maulana menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas di Sumatera, terutama penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera.
Ia menilai keberadaan tol menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan meningkatkan daya saing kawasan.
“Kami Wali Kota se-Sumbagsel mendorong APEKSI ikut memperjuangkan percepatan penyelesaian Tol Sumatera. Ini menyangkut akses pangan, barang, dan manusia,” katanya.
Maulana juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat sistem transportasi publik perkotaan, termasuk pembangunan jaringan kereta api di wilayah Sumatera bagian selatan.
Menurutnya, pengembangan transportasi massal akan menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya distribusi barang.
Usulkan Penguatan SDM dan Akses Pembiayaan
Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, Maulana mengusulkan penambahan Sekolah Garuda di wilayah Sumbagsel, pembangunan rumah sakit tematik, serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK).
Ia berharap BLK dapat berfungsi sebagai pusat pencetak tenaga kerja terampil yang mampu menjawab kebutuhan dunia industri.
Selain itu, Maulana meminta pemerintah membuka akses pembiayaan pembangunan di luar APBN dan APBD dengan regulasi yang lebih fleksibel namun tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tidak membebani keuangan daerah.
Harapkan Keputusan Strategis Rakernas
Menutup penyampaiannya, Maulana menegaskan bahwa penguatan fiskal, konektivitas, transportasi publik, pembangunan SDM, serta kemudahan akses pembiayaan merupakan fondasi utama bagi kemajuan kota-kota di Indonesia.
“Kota tidak bisa kuat jika fiskalnya lemah. Tidak bisa tumbuh jika konektivitasnya tertinggal. Tidak bisa sehat jika transportasi publik tidak ada. Tidak bisa berdaya saing jika SDM tidak dikuatkan. Dan tidak bisa bergerak cepat jika regulasi pembiayaan terlalu sempit,” pungkasnya.
Ia berharap Rakernas XVIII APEKSI mampu menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Semoga Rakernas ini menghasilkan keputusan terbaik. Kita bersinergi untuk membangun kota-kota, demi Kota yang Tangguh, Bangsa yang Berdaulat,” tutup Maulana.(red/tim)
