Labuhanbatu Utara, NusantaraTop.co — Polemik terkait status kepemilikan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara resmi dinyatakan tuntas. Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan secara sah masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh.
Menanggapi keputusan tersebut, Forum Mahasiswa Labuhanbatu Utara (Formula Labura) meminta seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan segala bentuk politisasi terhadap pernyataan Ketua DPRD Sumatera Utara,Erni Ariyanti, SH yang sempat menjadi sorotan publik.
“Kami dari Formula Labura menilai bahwa keputusan terkait empat pulau tersebut sudah jelas dan final. Presiden sudah menetapkan keempatnya milik Aceh. Jadi sudahlah, jangan lagi membuat gaduh, apalagi sampai mengeluarkan pernyataan yang tak berdasar seperti narasi pencopotan Ketua DPRD Sumut,” tegas Wakil Ketua Formula Labura, Pio Azmi Sitompul, Selasa (17/6/2025).
Baca Juga : Ketua DPRD Sumut: Empat Pulau Harus Dipertahankan, Hormati Keputusan Mendagri
Baca Juga : Presiden Prabowo Putuskan Empat Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh
Pio juga mengingatkan agar seluruh pihak lebih fokus menjaga keharmonisan antara masyarakat di kedua provinsi, serta tidak terus mengangkat isu yang sudah mendapatkan kejelasan hukum dan administratif dari pemerintah pusat.
“Sekarang waktunya kita menjaga kerukunan antarwilayah, bukan malah membuat pernyataan yang memperpanjang masalah. Mari kita fokus pada pembangunan dan persatuan, bukan perpecahan,” ujarnya.
Formula Labura turut mengecam oknum yang masih mencoba menggiring opini publik dengan membesar-besarkan pernyataan Ketua DPRD Sumut. Menurut mereka, tindakan seperti itu justru kontraproduktif terhadap upaya menjaga stabilitas sosial dan politik di kawasan perbatasan Aceh-Sumut.
Dengan pernyataan ini, Formula Labura berharap polemik mengenai empat pulau tersebut benar-benar ditutup dan tidak lagi menjadi bahan perdebatan di ruang publik.
Liputan: Jonathan Panggabean
Editor: Pahotan M. Hutagalung
