Jakarta, NusantaraTop.co – Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 baru saja dimulai, namun intrik politik sudah mewarnai prosesnya. Michael Sitompul, mahasiswa Pascasarjana FHUI NAL, menilai salah satu kandidat, Rapin Mudiardjo, tengah terseret dalam pusaran kontroversi yang dinilai mencederai marwah akademik.
“Nama Rapin Mudiardjo awalnya diharapkan menjadi sosok bersih dan visioner. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia terseret polemik bukan karena gagasan yang lemah, melainkan cara menerima dukungan yang melanggar etika,” ujar Michael, Jumat (15/8/2025).
Pemicunya adalah foto yang beredar di Instagram. Dalam potret itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) tampak duduk di kursi kerjanya, di ruang dekanat resmi. Meja berlogo universitas, emblem FHUI, hingga rak buku menjadi latar deklarasi dukungan kepada Rapin. “Alasan dukungan? Keduanya adalah teman seangkatan FHUI 1996,” lanjut Michael.
Menurutnya, bagi sebagian orang, gestur itu mungkin terlihat sepele. Namun bagi banyak alumni dan civitas academica, tindakan tersebut melanggar batas. Ruang dekanat bukanlah panggung politik alumni; ia simbol otoritas akademik, bukan arena kampanye. “Ketika seorang dekan memanfaatkannya untuk deklarasi politik, etika institusional runtuh,” tegasnya.
Ironi makin terasa karena dekan yang memberi dukungan itu sedang disorot publik akibat dugaan plagiat dalam disertasi S3-nya di FHUI. Figur yang seharusnya menjadi penjaga integritas justru menyeret nama fakultas ke pusaran politik praktis.
Sikap Rapin yang memilih diam dan membiarkan dukungan tersebut, kata Michael, menjadi catatan serius. Alih-alih menolak legitimasi yang lahir dari ruang bermasalah, Rapin tampak menikmati keuntungan politisnya. “Padahal, seorang kandidat berintegritas seharusnya peka: segala hal yang melibatkan simbol jabatan dan institusi akademik tidak bisa dianggap sekadar solidaritas angkatan,” ujarnya.
FHUI, yang selama ini dibanggakan karena reputasi hukum dan moralitasnya, kini harus menanggung risiko reputasi akibat tindakan pimpinannya. Publik pun mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang calon Ketua Umum ILUNI UI membiarkan institusi sebesar FHUI tercoreng demi endorsement politik?
Michael menilai, solidaritas angkatan memang bisa menjadi modal politik, tetapi jika dibungkus kekuasaan jabatan justru akan menjadi bumerang. “Alih-alih memperkuat posisi, justru muncul kesan Rapin nyaman menunggangi politisasi ruang akademik,” kritiknya.
Kontroversi ini, menurutnya, menimbulkan pertanyaan besar jika di awal saja Rapin mengandalkan dukungan yang cacat etika, bagaimana publik bisa percaya ia akan menjaga independensi ILUNI UI dari intervensi kepentingan eksternal di masa depan?
Kini, bukan hanya Rapin yang menjadi sorotan. FHUI, melalui dekannya yang masih dililit isu plagiat, ikut terseret. Klaim bahwa dukungan itu sekadar urusan pribadi menjadi tidak relevan, sebab ruang dekanat adalah simbol kekuasaan akademik dan di situlah integritas seharusnya dijaga ketat.
Laporan dugaan pelanggaran kampanye ini bahkan telah resmi masuk ke Panitia Pemilihan Langsung (Pemila) ILUNI UI pada 15 Agustus 2025. Dengan demikian, persoalan ini sudah berada dalam ranah penanganan resmi, bukan lagi sekadar bahan perbincangan publik.
Pemilihan ILUNI UI masih panjang, namun langkah Rapin dinilai sudah goyah. Ia datang sebagai kandidat dengan harapan besar, namun kini terancam dikenang sebagai simbol bagaimana politik alumni tega menabrak batas moral universitas.(red)
