Tebing Tinggi, NusantaraTop.co – Komisi X DPR RI menggelar kunjungan kerja (kunker) reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 ke Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu (22/7/2026), guna menyerap aspirasi masyarakat terkait sektor pendidikan, kebudayaan, literasi, riset, pemuda, dan olahraga.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati dan didampingi jajaran kementerian serta lembaga pemerintah pusat. Kedatangan mereka disambut langsung Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih beserta jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
Tinjau Sekolah dan Perpustakaan
Agenda diawali dengan kunjungan ke SD Negeri 165735, SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, serta Perpustakaan Daerah Kota Tebing Tinggi.
Di lokasi tersebut, rombongan berdialog dengan para guru, siswa, dan pengelola perpustakaan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pendidikan serta tingkat literasi masyarakat.
Selanjutnya, Komisi X DPR RI dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi menggelar forum diskusi di Aula Lantai IV Balai Kota guna membahas berbagai persoalan strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Komisi X: Aspirasi Daerah Jadi Dasar Kebijakan Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menegaskan bahwa kunjungan reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan upaya memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bukan hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan memberi manfaat nyata. Masukan dari daerah akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional,” ujarnya.
Menurut Esti, seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari DPR RI benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di daerah,” tegasnya.
Guru PAUD, PPPK hingga Nasib PTS Jadi Sorotan
Dalam forum diskusi, sejumlah persoalan pendidikan mengemuka.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain:
- Ketimpangan perlakuan antara pendidikan formal dan nonformal, khususnya bagi guru PAUD.
- Perlunya kepastian regulasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Guru.
- Kejelasan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Kekhawatiran perguruan tinggi swasta (PTS) terhadap menurunnya jumlah mahasiswa akibat perubahan pola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN).
- Penguatan anggaran kebudayaan daerah, termasuk revitalisasi museum sebagai bagian dari pelestarian sejarah dan peningkatan literasi masyarakat.
Wali Kota Harapkan Dukungan Pemerintah Pusat
Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih mengatakan kunjungan Komisi X DPR RI menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, pembangunan pendidikan, kebudayaan, dan literasi merupakan fondasi utama untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing.
Ia berharap dukungan regulasi, program kementerian, serta alokasi anggaran dari pemerintah pusat dapat mempercepat terwujudnya visi pembangunan Kota Tebing Tinggi, yakni “Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya.”
Serahkan Bantuan Pendidikan dan Riset
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sejumlah bantuan dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Di antaranya:
- Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) kepada lima mahasiswa STIE Bina Karya Tebing Tinggi.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- Bantuan Riset Inovasi Indonesia Maju (RIIM) dari BRIN kepada LLDIKTI Wilayah Sumatera Utara.
- Penyerahan Naskah Kebijakan Daerah dari BRIN kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Sofyan Tan, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Bonnie Triyana, Once Mekel, Sabam Sinaga, serta perwakilan dari BRIN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BPS, LLDIKTI, DPRD Kota Tebing Tinggi, dan berbagai organisasi pendidikan. (red)
